Kapolri Listyo Sigit Prabowo turut menambahkan pihaknya akan terus mengawal proses pengembalian aset atau tanah milik negara tersebut, berdasarkan prosedur dan aturan.
“Terlebih jika berdasarkan penjelasan Menteri ATR/Kepala BPN, status HGB PT Indobuildco sudah resmi berakhir dan tanah tersebut sudah kembali menjadi milik negara,” tutur Listyo.
Sebelumnya, pengelola PT Indobuildco menuntut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Gugatan itu terdaftar di PTUN Jakarta pada Selasa (28/2/2023) dengan nomor perkara 71/G/2023/PTUN/JKT. Menuntut Pembatalan Surat Keputusan Hak Pengelolaan Lahan 1/Gelora atas nama Kementerian Sekretariat Negara.
Kuasa Hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Chandra Hamzah menjelaskan Indobuildco dalam perkara perdata kembali menggugat SK HPL ini.
Padahal sebelumnya dalam putusan Pengadilan Tinggi terkait Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Indobuildco sudah dinyatakan bahwa SK HPL 1 itu dinyatakan sah dan Indobuildco diwajibkan membayar royalti.
“Orang yang bayar royalti berarti bukan pemilik, yang menerima royalti itu pemilik, dan terhadap keputusan ini sudah dieksekusi dan Indobuildco sudah membayar royalti yang diputuskan pengadilan. Bahkan ada berita acara eksekusi ini,” katanya dalam konferensi Pers di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (25/5/2023).
Komentar