JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sering kali terlihat membagikan bantuan sosial (bansos) secara simbolik di berbagai daerah. Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal ini dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Mengenai bapak presiden, jadi sebetulnya kunjungan bapak presiden bukan sekarang saja, yaitu memang satu pola kepentingan beliau,” kata Muhadjir pada persidangan MK, Jumat (5/4/24) kemarin.


Muhadjir mengaku sangat paham dengan pola itu karena sudah menjadi menteri sejak 2016. Sebelum menjabat Menko PMK, Muhadjir merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.


“Ketika membagikan KIP, bapak presiden selalu memastikan kebijakan beliau memang landed, memang ter-delivered. Bapak presiden selalu menekankan segera belanja APBN pada awal tahun karena itu diberikan pada November bahkan September sehingga pada Januari sudah takeoff semua program termasuk bansos,” ujar Muhadjir.

“Di situlah bapak presiden turun lapangan untuk mengecek apakah semua sudah ter-delivered sekaligus mendapat feedback dari para penerima bansos itu,” tambahnya.

Muhadjir memberikan contoh, jika Jokowi mengunjungi 100 lokasi dan membagikan Program Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing lokasi, dengan total 10 juta keluarga penerima manfaat PKH.
“Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. Satu titik berapa? 800 ribu. Masa 800 ribu beliau bisa memengaruhi seluruh Indonesia,” ucap Muhadjir.


Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan bahwa kunjungan Jokowi ke daerah tidak hanya terbatas pada satu titik, melainkan bisa mencapai lima titik atau lebih, terutama karena tahun ini merupakan tahun terakhir masa jabatan Jokowi.
“Pasti beliau ingin memastikan seluruh proyek strategis sekarang sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Sekarang beliau kalau berkunjung pasti meresmikan proyek-proyek strategisnya, bersamaan dengan mengecek keadaan bansos, keadaan lain. Jadi biasanya lebih dari lima titik,” papar Muhadjir.

“Biasanya menurut saya, kalau ada daerah yang sering dikunjungi bapak presiden kemungkinan besar di situ banyak proyek strategis nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya ingin sampaikan terlalu mustahil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos kemudian memengaruhi secara nasional. It doesn’t make sense,” lanjutnya.


Namun, penjelasan Muhadjir diinterupsi oleh Ketua MK, Suhartoyo. “Mohon tidak memberikan pendapat,” kata Suhartoyo. “Mohon maaf jika tidak berkenan,” tegas Muhadjir.
Komentar