Keseimbangan primer juga diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 63,33 triliun, sementara pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp 616,2 triliun.
Dalam perubahan anggaran belanja pemerintah pusat, alokasi untuk kementerian dan lembaga kini menjadi Rp 1.160,08 triliun, meningkat dari sebelumnya yang dibahas di Banggar DPR sebesar Rp 1.094,65 triliun. Sementara itu, belanja non K/L mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 1.541,35 triliun dari Rp 1.606,78 triliun.
Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, perubahan ini terjadi setelah pertemuan antara Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono pada Senin (9/9/2024).
“Terdapat penyesuaian setelah diskusi antara Ibu Menteri Keuangan dengan Presiden Terpilih pada pertemuan kemarin,” kata Isa dalam rapat dengan Banggar DPR pada Selasa (10/9/2024).
Isa menegaskan bahwa peningkatan belanja K/L tidak akan mempengaruhi defisit yang telah dirancang sebesar Rp 616,19 triliun, karena kenaikan belanja K/L berasal dari pengalihan anggaran belanja non K/L.
“Anggaran belanja K/L meningkat, sementara belanja non K/L turun dari Rp 1.606,8 triliun menjadi Rp 1.541,4 triliun. Pengurangan ini sebagian besar terjadi karena pengelolaan belanja lainnya telah dipindahkan ke belanja K/L, dari Rp 556,7 triliun menjadi Rp 491,2 triliun,” jelas Isa.
Komentar