JurnalPatroliNews – Jakarta – Isu kerusakan lingkungan yang diduga menjadi pemicu banjir bandang di berbagai wilayah di Sumatera mendapat sorotan dari Ketua MPR, Ahmad Muzani. Ia menilai tragedi ini harus menjadi titik balik bagi pemerintah dalam menyusun arah kebijakan lingkungan ke depan.
Dalam keterangannya kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 Desember 2025, Muzani menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola lingkungan hidup.
“Saya kira ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk merapikan kebijakan lingkungan agar lebih baik lagi,” ujarnya.
Bukan Saatnya Saling Menyalahkan, Fokus Utama Adalah Penanganan
Meski menyadari adanya dugaan kebijakan yang turut merusak lingkungan sehingga memperparah dampak bencana, Muzani menyebut bahwa saat ini bukan waktu untuk mengkritik secara teknis maupun emosional. Menurutnya, prioritas saat ini ialah penanganan korban dan pemulihan daerah terdampak.
Ia menilai dari hasil dokumentasi dan laporan lapangan, terdapat indikasi kuat bahwa persoalan tata kelola lingkungan ikut memperbesar skala kehancuran yang terjadi.
“Saya harap bencana ini menjadi pengingat yang sangat penting bagi para pemangku dan pengambil kebijakan di bidang lingkungan, agar segera dibenahi sehingga bisa menjadi refleksi untuk masa mendatang,” tegas Muzani.
Dampak Banjir Semakin Tragis, Angka Korban Meningkat
Sementara itu, bencana banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah Sumatra terus menunjukkan tingkat keparahan yang mengkhawatirkan. Hingga Minggu malam, 30 November 2025, jumlah korban meninggal dunia dilaporkan terus bertambah, menjadikan peristiwa ini salah satu tragedi alam terbesar di Tanah Air sepanjang tahun 2025.
Kepala BNPB, Suharyanto, mengungkapkan bahwa total korban jiwa hingga Minggu, 3 November 2025, telah mencapai 442 orang, sementara 402 orang lainnya masih dinyatakan hilang di tiga provinsi terdampak: Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
