Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Selasa 20 Desember 2022. Ia didampingi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Asisten Umum Jaksa Agung, dan Asisten Khusus Jaksa Agung.
Sebelumnya, DPR akhirnya mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. KUHP baru yang menggusur KUHP zaman penjajahan Belanda itu akan mengalami masa transisi 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025. Jalan berliku dan panjang untuk mengesahkan RKUHP itu. “Apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat disahkan menjadi undang-undang?” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di DPR, Selasa (6/12/2022). “Setuju,” jawab peserta rapat paripurna DPR RI.
Komentar