JurnalPatroliNews – Jakarta, – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menepis kabar yang disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2014-2019 Fahri Hamzah yang mengatakan biaya untuk menjadi calon presiden sebesar Rp 5 triliun.
Menurut Mahfud, informasi yang disampaikan Fahri hanya sebatas gosip belaka karena partai politik juga tidak pernah mematok harga tertentu supaya bisa dijadikan capres.
“Enggak ada tuh, kalau parpol itu ada yang Rp 5 triliun, Rp 10 triliun, Rp 1 triliun, itu kan gosip. Namanya gosip kadangkala menjadi bahan diskusi,” ujar Mahfud saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Fahri membeberkan modal capres itu dalam program “Your Money Your Vote” CNBC Indonesia, Rabu (24/5/2023) malam. Mulanya, Fahri menceritakan kalau seseorang yang hendak menjadi calon anggota DPR RI memerlukan modal di kisaran Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar.
“Itu permainannya gitu. Tentu ada orang-orang kaya yang merem saja dia enggak perlu ke dapilnya, dia cuma kirim truk logistik, dia kirim uang, dia kirim segala macam, dan orang ini di DPR enggak pernah berbicara, enggak pernah menyatakan pendapat, tapi setiap tanggal 20 Oktober per lima tahunan dia dilantik. Kenapa? Karena uangnya banyak betul orang ini,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) itu menilai hal tersebut merupakan peringatan bagi pemilu tanah air, sebab tidak ada lagi politik gagasan, melainkan politik logistik. Termasuk saat proses pemilihan presiden atau pilpres.
“Tapi kalau pilpres lebih gila menurut saya. Di Indonesia ini kalau orang tidak punya uang Rp 5 triliun, enggak bisa nyapres dia. Sadar atau tidak,” kata Fahri.
Dia mencontohkan peristiwa yang ramai beberapa waktu lalu berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta tahun 2017.
“Ada calon gubernur yang menandatangani pinjaman di belakang layar puluhan miliar bahkan saya dengar sampai ratusan miliar untuk satu kepala daerah. Bagaimana dengan Republik Indonesia? Saya pikir 5 triliunan itu. Minimal,” ujar Fahri.
“Dan itu kalau nggak uang pribadi ya uang yang dikumpulkan dari orang-orang yang di belakang nanti akan ada hubungan dengan power dan policy yang akan dibuat oleh negara dan pemerintah,” lanjutnya.
Komentar