JurnalPatroliNews – Jakarta – Gelombang aksi massa yang merebak beberapa hari terakhir tidak bisa dilepaskan dari merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Menurut Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS, akar persoalan ini muncul karena publik menilai legitimasi fiskal kian rapuh akibat kebijakan yang dianggap saling bertentangan.
“Di satu sisi rakyat dituntut membayar pajak, iuran, serta menerima efisiensi anggaran. Namun di sisi lain, pemerintah justru menunjukkan perilaku boros,” ujar Deni dalam media briefing virtual, Selasa (2/9/2025).
Ia mencontohkan langkah pemerintah yang memperbanyak jumlah kementerian/lembaga, membiarkan rangkap jabatan di BUMN, hingga menaikkan gaji pejabat dan anggota parlemen. Kondisi ini, kata Deni, menimbulkan paradoks di mata publik.
Dalam perspektif ekonomi politik, pajak sejatinya adalah bentuk kontrak sosial: rakyat bersedia membayar selama negara mampu menghadirkan pelayanan, stabilitas, dan keadilan. “Sayangnya, rasa keadilan itu kini makin memudar karena kontradiksi kebijakan fiskal pemerintah,” tegas Deni.
Pertumbuhan Ekonomi vs Ketimpangan
Secara makro, ekonomi Indonesia memang tumbuh stabil di kisaran 5 persen. Namun, pertumbuhan itu bias pada sektor padat modal. Gini ratio bertahan di level 0,39, mencerminkan ketidakmerataan distribusi pendapatan.
Meski angka kemiskinan resmi menurun, tekanan justru dirasakan kelas menengah. Sebagian besar warga Indonesia hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan. “Kenaikan inflasi sekecil apa pun bisa membuat mereka kembali jatuh miskin,” jelas Deni.
Ia juga mengingatkan bahwa garis kemiskinan Indonesia jauh lebih rendah dari standar Bank Dunia. Jika ukuran internasional dipakai, jumlah penduduk miskin di Indonesia akan lebih besar dari data resmi.
Pekerjaan Rentan dan Pendapatan Stagnan
Masalah pengangguran menambah kompleksitas. Walau tingkat pengangguran terbuka menurun, angka absolutnya meningkat. Lebih dari separuh tenaga kerja masih menggantungkan hidup di sektor informal—hampir 60 persen menurut BPS, bahkan sekitar 80 persen jika memakai standar ILO.
“Mayoritas pekerjaan kita berkualitas rendah, upah stagnan, dan tidak sebanding dengan biaya hidup. Dalam kondisi seperti ini, kenaikan pajak sekecil apa pun akan terasa mencekik,” ungkapnya.
Arah Belanja Negara Dipertanyakan
Kebijakan belanja negara pun dikritik. Anggaran perlindungan sosial justru menyusut, sementara isu kenaikan iuran BPJS menguat. Ironisnya, pemerintah tetap menjalankan program-program jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang efektivitasnya dipertanyakan.
Deni mencatat, anggaran MBG yang tahun ini mencapai Rp171 triliun diproyeksikan melonjak menjadi Rp335 triliun pada 2026. Nilai itu menguasai 44 persen dari pos anggaran pendidikan nasional sebesar Rp757,8 triliun.
“Program mahal yang urgensinya belum jelas malah dipertahankan, sementara kebutuhan mendasar rakyat justru terpinggirkan,” pungkasnya.
