JurnalPatroliNews – Jakarta – Enam bulan lalu, tepat 10 Februari 2025, saya pernah menulis artikel berjudul “Rivalitas Prabowo vs Jokowi”. Saat itu, Presiden Prabowo Subianto masih menepis isu adanya jarak dengan pendahulunya. Dalam forum Muktamar Muslimat NU di Surabaya, ia bahkan sempat berseloroh, “Ada yang mencoba memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga, jadi bahan ketawaan boleh.”
Tak lama berselang, dalam peringatan HUT Partai Gerindra, Prabowo bahkan sempat meneriakkan “Hidup Jokowi!”. Publik sempat bingung, apakah Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi?
Namun, kenyataan politik tak bisa dipungkiri. Meski Prabowo tentu berupaya menjaga hubungan baik, apalagi di awal masa pemerintahannya yang baru berjalan kurang dari empat bulan, dinamika kekuasaan lambat laun akan memaksanya berhadap-hadapan dengan Jokowi. Situasi ini mirip dengan sejarah hubungan Jokowi–Megawati yang pada akhirnya terbelah.
Mengapa konfrontasi itu hampir tak terhindarkan? Bukan soal budi, balas jasa, atau pertimbangan psikologis. Persoalan intinya adalah kursi kekuasaan dan kendali politik.
Prabowo ingin menjadi presiden penuh tanpa intervensi. Sementara Jokowi memikul tanggung jawab atas masa depan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat wakil presiden. Jokowi tentu berharap Gibran bisa melangkah ke kursi RI-1 setelah Prabowo. Pertanyaannya: apakah Prabowo akan memberi jalan? Tidak ada jaminan, kecuali Jokowi masih bisa memengaruhi jalannya pemerintahan.
Di titik inilah kepentingan mulai berseberangan. Prabowo tak ingin ada “matahari kembar”. Dalam pandangannya, Indonesia hanya boleh punya satu pemimpin nasional, dan itu adalah dirinya. Jokowi maupun Gibran tak boleh tampil sebagai pusat kekuasaan tandingan.
Gejala rivalitas ini sudah terlihat. Beberapa taipan yang selama ini dekat dengan Jokowi, seperti Mohammad Riza Chalid, Aguan, Tomy Winata, hingga jaringan Wilmar, mulai terpinggirkan. Sebaliknya, dua tokoh yang selama ini kerap berseteru dengan Jokowi, yakni Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, mendapat abolisi dan amnesti hanya beberapa hari setelah putusan pengadilan dijatuhkan.
Langkah Prabowo itu dianggap sebagian pakar hukum sebagai keputusan “out of the box”, bahkan off side. Publik menilainya sebagai sinyal terbuka bahwa Prabowo mulai menarik garis perlawanan terhadap Jokowi.
Puncaknya, pada Minggu 31 Agustus 2025, Prabowo tampil dalam konferensi pers bersama para pimpinan partai politik. Menariknya, Megawati Soekarnoputri ikut hadir meski partainya tidak tergabung dalam koalisi pemerintah. Yang absen justru Gibran, sang wakil presiden, di saat isu keamanan nasional menjadi pokok pembahasan.
Isyarat politik ini terbaca jelas: Prabowo sudah tidak lagi berjalan seiring dengan Jokowi. Pertanyaannya, apakah rentetan kerusuhan nasional pada 27–31 Agustus lalu merupakan bagian dari panggung besar rivalitas ini?
Spekulasi ke arah sana kian kuat, dan publik kini menunggu bagaimana drama politik dua tokoh besar ini akan berlanjut.
