JurnalPatroliNews – JAKARTA – Komisi VI DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak konflik geopolitik global terhadap sektor pertanian nasional, khususnya potensi kenaikan harga pupuk yang dapat membebani petani.
Anggota Komisi VI DPR RI Zulfikar Hamonangan menilai eskalasi ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi mengganggu rantai pasok energi serta bahan baku industri pupuk dunia.
“Ketika konflik geopolitik memanas, harga energi dan bahan baku pupuk biasanya ikut naik. Dampaknya langsung dirasakan petani karena biaya produksi meningkat,” ujar Zulfikar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Legislator dari Partai Demokrat itu menilai kenaikan harga pupuk dapat membuat petani menunda bahkan mengurangi masa tanam. Kondisi tersebut berisiko menekan produksi pertanian dan memicu kenaikan harga pangan, termasuk komoditas sayur-sayuran.
Ia menambahkan, tekanan terhadap sektor pertanian juga bisa semakin berat apabila harga bahan bakar minyak (BBM) ikut naik akibat ketidakstabilan geopolitik global.
“Jika harga energi meningkat, biaya produksi dan distribusi juga ikut naik. Sementara kemampuan subsidi pemerintah terbatas untuk menahan kenaikan tersebut,” katanya.
Selain faktor eksternal, Zulfikar juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku pupuk yang membuat sektor pertanian rentan terhadap gejolak pasar global.
“Selama kita masih bergantung pada impor bahan baku, setiap krisis global akan langsung berdampak pada sektor pertanian kita,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai masih rawan penyimpangan. Menurutnya, sekitar 2.000 kios pupuk pernah ditutup akibat dugaan pelanggaran distribusi.
“Ini menunjukkan tata kelola distribusi pupuk masih perlu dibenahi,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ketergantungan sektor pertanian terhadap pupuk di Indonesia masih cukup tinggi. Dalam Sensus Pertanian 2023 tercatat sekitar 27,8 juta rumah tangga usaha pertanian, dengan sekitar 17,2 juta di antaranya merupakan petani gurem yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya produksi.
Di sisi lain, BPS juga mencatat impor pupuk Indonesia mencapai sekitar 7,52 juta ton pada 2024 dengan nilai sekitar 1,98 miliar dolar AS berdasarkan data UN Comtrade. Sebagian besar pasokan tersebut berasal dari Tiongkok, Rusia, Kanada, Mesir, dan Yordania.
Karena itu, Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah memperkuat pengawasan distribusi pupuk sekaligus meningkatkan produksi bahan baku pupuk dalam negeri.
“Komisi VI DPR akan terus mengawal kebijakan industri pupuk nasional agar petani tidak menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali terjadi gejolak global,” kata Zulfikar.
