Dubes Myanmar untuk PBB Desak Respons Internasional untuk Tekan Junta Militer

Pasukan keamanan berjaga saat demonstrasi oleh pengunjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Minggu, 14 Maret 2021. (Foto: AFP)

JurnalPatroliNews – New York,– Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun telah mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanan pada junta militer.

Dalam wawancara dengan CNA di New York pada Jumat (12/3), Moe Tun juga bersumpah untuk terus melawan junta selama dia bisa. Moe Tun mengucapkan terima kasih pula kepada presiden Dewan Keamanan PBB karena telah mengeluarkan pernyataan untuk mengutuk kekerasan militer terhadap para pengunjuk rasa.

Bacaan Lainnya

Pernyataan DK PBB, yang dikeluarkan pada Rabu (10/3), disetujui dengan suara bulat oleh semua 15 anggota dewan keamanan.

“Pada saat yang sama, unsur-unsur yang terkandung dalam pernyataan presiden tidak sesuai dengan harapan kami. Jadi kami (ingin) sangat ingin mendapat pernyataan yang lebih kuat dari dewan keamanan dan tindakan yang lebih kuat dari dewan keamanan. Itulah yang sangat diinginkan oleh rakyat Myanmar. Kami membutuhkan perlindungan dari komunitas internasional,” katanya.

Pernyataan presiden merupakan satu langkah di bawah resolusi, tetapi menjadi bagian dari catatan resmi dewan keamanan PBB.

Duta Besar Moe Tun menambahkan bahwa kaum muda adalah masa depan Myanmar dan perlu dilindungi.

“Jika kami tidak bisa melakukannya sendiri, kami perlu mendapatkan bantuan dari komunitas internasional,” katanya.

Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta 1 Februari.

Militer membenarkan kudeta tersebut dengan menyatakan bahwa pemilihan November, yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi, dirusak oleh kecurangan. Namun komisi pemilihan telah menolak tuduhan tersebut.

Aksi protes telah diadakan di berbagai bagian negara dan ditanggapi dengan tindakan keras yang semakin parah. Menurut PBB, setidaknya 70 orang telah tewas sejauh ini.

Pada 26 Februari, Kyaw Moe Tun meminta PBB untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengakhiri kudeta militer. Dia diberhentikan pada hari berikutnya oleh junta karena “mengkhianati negara”.

(BS)

Pos terkait