JurnalPatroliNews – Jakarta – Upaya Indonesia dalam memperbaiki persepsi internasional mengenai isu Papua masih menghadapi hambatan serius, khususnya di kawasan Pasifik. Meski berbagai strategi telah dijalankan, sorotan tajam terhadap persoalan HAM di Papua masih terus bermunculan di forum-forum global.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyoroti bahwa pendekatan yang digunakan pemerintah selama ini belum berhasil membangun kepercayaan komunitas internasional, terutama dari negara-negara Pasifik yang dinilai masih menunjukkan sikap kritis.
“Masalahnya bukan hanya soal komunikasi yang minim, tapi metode pendekatannya terlalu umum dan tidak menyentuh aspek budaya serta jejaring sosial masyarakat di wilayah Pasifik,” jelas Syamsu di Kompleks DPR RI, Kamis, 17 Juli 2025.
Menurut dia, narasi diplomasi Indonesia harus mulai bergeser dari pola tradisional ke pendekatan yang lebih berbasis kultural dan empatik. Hal ini penting agar Indonesia tak terus-menerus sibuk memadamkan kampanye negatif terkait Papua di panggung dunia.
“Masih ada anggapan bahwa Indonesia menerapkan neokolonialisme di Papua. Bahkan, gaya diplomasi kita dipandang ketinggalan zaman oleh banyak diplomat asing,” ungkapnya.
Ia juga mengusulkan agar WNI yang berdomisili di negara-negara Pasifik diberdayakan menjadi agen diplomasi informal, guna menciptakan persepsi positif tentang Indonesia.
“Kalau kita berhasil bangun persepsi yang baik sejak awal, kita tak perlu lagi bersusah payah menghabiskan energi dan sumber daya untuk menghadapi tekanan suara dari negara-negara Pasifik,” sambungnya.
Syamsu Rizal menambahkan, dalam forum besar seperti Sidang Umum PBB, Indonesia seharusnya tidak perlu terus-menerus mengeluarkan biaya besar hanya untuk meredam kampanye hitam yang dilontarkan oleh segelintir organisasi internasional.
“Dengan strategi yang tepat, kita bisa hemat energi diplomatik dan anggaran,” pungkasnya.
