Jawab Kritik Sekjen PDIP, Demokrat: SBY Dulu Tak Perlu Koar-koar

  • Whatsapp
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (Merdeka.com-Arie Basuki)

JurnalPatroliNews – Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang kepemimpinan Joko Widodo lebih konkret dibanding kepemimpinan SBY.

Herzaky menegaskan, kerja-kerja SBY jauh lebih riil tanpa perlu berkoar-koar di publik tentang keberhasilannya.

BACA JUGA :

“Pemerintahan SBY dulu tidak merasa perlu koar-koar punya prestasi ini itu. Karena masyarakat sendiri yang merasakan langsung,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (23/10).

Herzaky memberi contoh kinerja pemerintahan SBY saat menghadapi bencana tsunami di Aceh 2004 silam. Saat itu, penanganan tsunami Aceh diapresiasi dunia internasional. 
Era SBY dianggap sebagai penanganan terbaik untuk bencana, dan dijadikan kajian di berbagai negara sebagai best practices.

Belum lagi soal pengangkatan 1,1 juta guru honorer menjadi PNS pada era SBY sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga, saat kader Demokrat turun ke bawah menyapa rakyat, kader selalu diapresiasi oleh para keluarga besar guru yang dulu menjadi PNS di era SBY.

“Kalau untuk era sekarang, seharusnya bisa lebih baik, bukan malah mundur jauh ke belakang,” tegasnya.

“Harapan kita, pemerintahan saat ini bisa fokus bekerja, membenahi berbagai kekurangan. Karena rakyat masih banyak yang susah, jadi pengangguran, dan kemiskinan meningkat drastis dimana-mana,” kata Herzaky. 

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik 10 tahun pemerintahan sebelum Jokowi. Kritik itu disampaikan Hasto bersamaan dengan pujian kepada pemerintahan Jokowi.

Menurut Hasto, Jokowi telah menuai banyak pujian memasuki tahun ketujuh pemerintahannya. Itu berbeda dengan 10 tahun pemerintahan sebelumnya, yang dinilai banyak melakukan rapat tanpa mengambil keputusan.

“Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas,” kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (21/10).

Pos terkait