JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi VII DPR RI melayangkan kritik kepada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana terkait caranya merespons pertanyaan anggota dewan. Sorotan tersebut muncul karena sejumlah jawaban disampaikan melalui media sosial, bukan dalam forum resmi rapat kerja bersama DPR.
Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan hal itu saat rapat kerja dengan Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Saleh menuturkan bahwa memang ada beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh Menpar, namun belum seluruhnya ditanggapi secara menyeluruh.
“Sebagian pertanyaan sudah dijawab, tapi masih banyak juga yang belum mendapatkan penjelasan,” ujar Saleh dalam rapat.
Ia menilai, meskipun media sosial bisa menjadi sarana komunikasi, namun rapat kerja DPR merupakan forum paling tepat untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus berdiskusi secara terbuka.
Saleh juga mengingatkan bahwa masih ada pertanyaan lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang belum terjawab secara langsung, meski sebagian telah disinggung melalui unggahan di media sosial.
“Kalau kita ingin melanjutkan pembahasan tahun 2025, masih ada sejumlah pertanyaan dari rapat pendalaman sebelumnya yang seharusnya dijelaskan di sini, walaupun memang sudah ada yang dijawab lewat medsos,” katanya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa penyampaian jawaban dalam rapat resmi penting agar terjadi dialog dua arah.
“Forum ini memungkinkan adanya perdebatan dan klarifikasi langsung, bukan sekadar jawaban satu arah,” pungkas Saleh.
