JurnalPatroliNews – Jakarta – Langkah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam memindahkan empat pulau dari wilayah administratif Aceh ke Sumatera Utara menuai sorotan tajam. Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan antarwilayah dan harus segera ditanggapi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Muslim menilai, keputusan yang diambil Tito bukan hanya keliru secara administratif, tetapi juga bisa membahayakan stabilitas nasional, terutama hubungan sensitif antara Aceh dan pemerintah pusat.
“Aceh sudah damai dan menerima status dalam bingkai NKRI. Tapi kalau ada langkah seperti ini, bisa menghidupkan kembali ketegangan lama,” ujarnya, Minggu, 15 Juni 2025.
Lebih jauh, Muslim bahkan mencurigai bahwa di balik kebijakan tersebut ada motif politis yang tersembunyi.
“Kalau dampaknya bisa memicu konflik, kita patut bertanya: apa motif sebenarnya? Jangan-jangan ini strategi untuk merusak stabilitas dari dalam,” kata Muslim dengan nada waspada.
Ia pun mengimbau agar Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Evaluasi terhadap Mendagri Tito, menurutnya, sudah sangat mendesak dilakukan, tidak hanya untuk meredam ketegangan, tetapi juga memastikan seluruh jajaran kabinet bekerja untuk kepentingan nasional, bukan kelompok tertentu.
“Prabowo harus cermat. Tito ini dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan lama. Jangan sampai ada loyalitas ganda di dalam kabinet,” tandas Muslim.
Komentar