Sementara itu terkait denan PSI yang memiliki ideologi melawan korupsi meyakini idealisme partai politik tidak akan mempengaruhi terhadap menurunynya dukungan masayarakat terhadap PSI. Menurutnya, masyarakat bisa melihat bagaimana pihaknya akan terus berusaha untuk merealisasikan idealisme tersebut.
Koko Dirgantoro mengatakan, jika ruangnya dibatasi dengan atiran dan pengawasanyang ketat, maka praktik koupsi di kalangan para politisi dapat ditekan.
“Tentunya hal tersbut tidak dapat dilakukan secara instan, tapi saya yakini hal tersebut dapat dilaksanakan meski dengan cara bertahap,” pungkasnya.*
Kita sudah mengenal konsep pemberdayaan masyarakat, itu harus terus dikembangkan.
Pemberdayaan Struktur Lembaga
Sementara itu, Politik Pengamat Politik, Andreas Leonardo yang juga hadir sebagai narasumber dalam diskusi akhir pekan Titik Temu mengatakan,
konsep pemberdayaan struktur lembaga politik bisa menjadi alternatif solusi dalam mengatasi persoalan pragmatisme politisi. Menurutnya, konsep pemberddayaan masyarakat dalam konteks demokrasi, saat ini harus diimplementasikan dalam strukur lembaga politik.
“Partai politik ini adalah kunci dari keberhasilan capaian tujuannya, dimana para kader nantinya akan ada yang menjadi anggota legislatif atau pejabat publik. Nah, kemampuan merumuskan kebijakan publik, kemampuan mengimplementasikan kebijakan publik itu memang harus dimulai dari input yang baik,” jelas Andreas Leonardo.
Karena itu, lanjut dia, SDM yang ada di Parpol menjadi kunci dalam mengatasi persoalan pragmatisme politisi di Indonesia. Sehingga, kata dia, para politisi ketika mereka sudah lolos masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), mereka akan mengusung visi dan misi partai politik dalam kampanye mereka, sekaligus menyampaikan gagasan yang disampaiaan termasuk mengedapankan apa saja yang akan mereka ditawarkan kepada masyarakat konstiuennya.
“Ini saya kira yang dapat melawan pragmatisme politisi yang terjadi sekarang. Namun begitu, ketika visi dan misi menjadi gagasan yang kongkrit, maka tentu perlu pengawasan. Nah disinilah ada peran Parpol, Pemerintah dan Civil Siociety danserta yang lainnya, yang akan menjadi kunci untuk meninggalkan praktik pragmatisme tersbut,” pungkasnya.
Komentar