JurnalPatroliNews – Jakarta — Skema penyaluran bantuan sosial berdasarkan kelompok desil telah digunakan pemerintah, termasuk dalam penentuan penerima manfaat layanan BPJS Kesehatan. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa dirinya belum memiliki kepastian mengenai ambang penghasilan yang menjadi patokan setiap desil penerima bantuan.
Saat dimintai penjelasan mengenai rincian batas pendapatan per kelompok, Budi mengakui pemahamannya masih bersifat garis besar dan belum mengacu pada angka resmi. Ia menyarankan agar informasi tersebut diklarifikasi langsung kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang berwenang mengelola data kependudukan dan ekonomi.
“Untuk angka pastinya memang perlu dikonfirmasi ke BPS. Mereka yang paling tepat menjelaskan detail tersebut. Bapak dan Ibu juga bisa mengundang BPS untuk memberikan penjelasan,” kata Budi usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/2/2026).
Menurut Budi, konsep desil pada dasarnya merupakan pembagian penduduk ke dalam sepuluh kelompok yang jumlahnya relatif sama, bukan penetapan kategori langsung berdasarkan nominal penghasilan tertentu.
Penjelasan tersebut menuai perhatian dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Ia menilai pemerintah seharusnya setidaknya memiliki gambaran dasar mengenai batas pendapatan tiap desil, terlebih di tengah isu penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Sekarang ini 270 juta masyarakat menunggu kejelasan. Ada yang sudah lama tidak berobat, ada juga yang hendak berobat namun ternyata status BPJS-nya dinonaktifkan,” ujar Charles.
Senada, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan bahwa klasifikasi desil seharusnya mempertimbangkan kondisi rumah tangga, termasuk jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
Menanggapi masukan tersebut, Budi kembali menyatakan bahwa hingga saat ini ia belum dapat memberikan jawaban yang pasti terkait batas pendapatan dimaksud. “Mohon maaf, saya memang belum bisa menjelaskan secara detail,” ucapnya.
Meski demikian, ia menambahkan bahwa pemerintah terus melakukan penyelarasan definisi desil dalam berbagai program subsidi lintas kementerian. Namun, rincian nominal penghasilan untuk setiap kelompok desil masih belum dapat dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat.
