3. Jangan Gampang Ngutang!
Persoalan utang turut menjadi kritikan santer yang disuarakan para anggota dewan saat memberikan pandangan terhadap KEM-PPKF 2024. Ada empat fraksi yang mengkritisi kebijakan utang tersebut, diantaranya PDIP, Demokrat, PKS, dan PAN.
Fraksi PDIP mengatakan, dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, ditandai dari target defisit APBN 2024 yang didesain sebesar 2,16-2,64% dari PDB, harus lebih dahulu mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri ketimbang utang luar negeri. Tujuannya untuk memitigasi risiko beban biaya utang yang membengkak.
Fraksi Demokrat meminta pemerintah supaya tidak gampang membuat utang baru, yang tercermin dari terus naiknya rasio utang terhadap PDB. Rasio utang terhadap PDB dalam KEM PPKF 2024 ditargetkan sebesar 38,07-38,97%. Hingga Maret 2023 rasio utang terhadap PDB sudah tembus 39,17%.
“Kami Fraksi Demokrat tak ingin generasi muda ke depan dihadapkan pada perekonomian dan global yang tidak pasti dan dililit utang negara yang besar, yang dibangun generasi pendahulunya,” ucap Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah saat itu.
Fraksi PKS yang diwakili Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin menyatakan hal serupa. Menurutnya dengan target keseimbangan primer dalam APBN 2024 yang masih didesain bisa defisit hingga 0,43% dan surplus 0,003% menandakan pemerintah masih membutuhkan pembiayaan dari sisi utang dan berisiko dari sisi bunganya.
“Kesimbangan primer yang defisit masih merefleksikan APBN belum merdeka. Keseimbangan primer yang defisit artinya bahwa beban pokok utang dan bunganya masih harus ditutupi produksi utang baru karena pendapatan negara belum cukup memenuhi seluruh belanja negara apalagi beban yang timbul karena utang,” tuturnya.
Fraksi PAN yang diwakili Anggota DPR Eko Hendro Purnomo turut memperingati, meski Rasio utang terhadap PDB masih dipatok pemerintah jauh di bawah batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara sebesar 60%, namun dengan angkanya yang kini tembus di atas 30% sudah melampaui batas psikologis.
“Pada 2024 masih relatif aman, wajar, dan terkendali. Tapi utang tersebut telah melebihi batas psikologis 30% dari PDB, karena itu PAN minta pemerintah kelola utang secara efektif, prudent, akuntabel, dan kredibel,” tuturnya.
Terkait utang, Sri Mulyani mengebut dalam menjalankan kebijakan fiskal 2024 yang ekspansif, pemerintah tetap akan mengendalikan defisit di kisaran 2,16% hingga 2,64% PDB. Sejalan dengan itu, pembiayaan utang tetap dikelola secara hati-hati, dan berkelanjutan sesuai best practice pengelolaan utang.
“Dengan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko, menjaga rasio utang dalam batas aman di kisaran 38,07% hingga 38,97% PDB, menerbitkan utang secara terukur, serta melakukan pendalaman pasar agar cost of fund semakin efisien,” ucapnya.
4. IKN Bukan Prioritas, Tunda Saja!
Ada dua fraksi di DPR yang mengkritisi salah satu kebijakan mercusuar dalam KEM PPKF 2024, yaitu yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dua fraksi tersebut adalah Fraksi PKS serta Fraksi Demokrat.
Fraksi Demokrat menilai anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil,” kata Rizki.
Adapun dari Fraksi PKS, memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.
“Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat. peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya,” ujar Andi.
Sementara itu, tentang kritikan pembangunan IKN, ia menjawab dengan memastikan bahwa penganggaran untuk pembangunannya akan tetap terlaksana karena telah menjadi agenda prioritas nasional bersamaan dengan berbagai proyek strategis nasional (PSN) lainnya.
“Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, melalui […] percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional,” tuturnya.
Ia juga memastikan, untuk meningkatkan kualitas belanja pada 2024, Pemerintah akan konsisten melanjutkan penguatan prinsip spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.
Komentar