JurnalPatroliNews – Tomohon – Sekertaris Kota Tomohon, Edwin Roring, menanggapi polemik yang terjadi terkait BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal yang ditolak Fraksi Partai Golkar, saat Paripurna Pembahasan Perubahan APBD 2021, di DPRD Tomohon.
Menurut Edwin Roring, secara keselurahan rancangan Perubahan APBD 2021 sudah diterima semua fraksi yang ada di DPRD Kota Tomohon.
“Pada intinya semua fraksi menerima rancangan APBD Perubahan untuk ditetapkan sebagai Perda. Walau secara eksplisit ada fraksi yang belum menerima,” ujarnya.
Roring menambahkan, Pemerintah tetap mendorong terus program ini dapat berjalan di APBD Perubahan 2021.
“Pada dasarnya kami mendorong itu terporgramkan. Saat ini kami menunggu SK Gubernur mengenai evaluasi yang sudah dilakukan pada minggu lalu,” ungkapnya.
Lanjut Roring, perlu diingat BPJS Ketenagakerjaan utuk informal merupakan program Nasional yang dikeluarkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, untuk dilaksanakan.
“Ini program nasional yang dimana Pemerintahan Presiden Jokowi, telah mengisyaratkan untuk melakukan program itu. Ini bukan masalah urgensi lagi atau apa,” tandasnya.
(Dedy Dagomes)
Komentar