Prabowo Beri Penghargaan Khusus untuk Lima Menteri yang Diganti dalam Reshuffle Kabinet

JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada lima menteri Kabinet Merah Putih yang resmi diberhentikan dalam perombakan kabinet pada 8 September 2025.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan hal tersebut lewat unggahan di akun resmi @sekretariat.kabinet pada Senin (15/9/2025). Dalam postingannya, Teddy menulis bahwa pertemuan dengan para menteri yang purna tugas menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyerahan surat pribadi dari Presiden Prabowo.

“Surat ini langsung ditulis Presiden sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan kontribusi besar yang telah diberikan selama mengemban amanah di Kabinet Merah Putih,” jelas Teddy.

Lima Menteri Resmi Purna Tugas

Dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Presiden Prabowo memberhentikan lima pejabat kabinet, yakni:

  • Budi Gunawan, Menko Polhukam
  • Sri Mulyani, Menteri Keuangan
  • Abdul Kadir Karding, Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran
  • Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi
  • Dito Ariotejo, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)

Dari lima posisi tersebut, tiga kursi langsung terisi pengganti baru. Ferry Juliantono resmi menggantikan Budi Arie sebagai Menteri Koperasi, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, dan Mukhtarudin dipercaya memimpin Kementerian Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran (KP2MI).

Kementerian Baru dan Jabatan Sementara

Selain reshuffle, Presiden Prabowo juga meresmikan kementerian baru, yakni Kementerian Haji. Posisi menteri dipercayakan kepada Gus Irfan Yusuf, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.

Sementara itu, posisi Menko Polhukam masih dijabat sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai ad interim. Untuk jabatan Menpora, hingga kini Presiden belum mengumumkan nama pengganti.

Melalui langkah ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pergantian menteri tidak sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintah.