JurnalPatroliNews – Jakarta, – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, menyoroti kenaikan anggaran yang terjadi di Kementerian Pertahanan untuk 2024.
Pasalnya, kenaikan itu dilakukan bertepatan dengan momentum Pemilu 2024, yang mana publik tahu bahwa Menteri Pertahanan nya adalah Prabowo Subianto, Calon Presiden yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Gufron Mabruri, Direktur Imparsial, menganggap, ada ketidakwajaran dari kenaikan anggaran di Kemenhan yang terjadi secara tiba-tiba.
“Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran itu terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden,” kata Gufron, dalam keterangannya, Sabtu (2/12/23).
Disamping itu, lanjut Gufron, di akhir masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sulit rasanya untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan.
“Apalagi saat ini Menteri Pertahanan maju sebagai kandidat Presiden, sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan,” ujarnya.
Sebab itu, tambah Gufron, koalisi meminta Pemerintah bijak dan menunda kenaikan anggaran pertahanan ini, agar tidak disalahgunakan.
“Kenaikan anggaran secara signifikan di kementerian tertentu, yang dilakukan di tengah rendahnya akuntabilitas dan transparansi, tentunya akan sangat potensial disalahgunakan,” tandasnya.
Diketahui, atas penjelasan Kementerian Keuangan, terkait tambahan di Kementerian Pertahanan pada alokasi belanja alutsista, berasal dari pinjaman Luar Negeri hingga mencapai 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 61,7 triliun.
Komentar