JurnalPatroliNews – Jakarta – Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, merespon dugaan kebocoran data pemilih yang mencuat menjelang Pemilu 2024. Dalam tanggapannya, Ganjar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera melakukan perbaikan pada sistemnya guna mencegah risiko peretasan.
“Sangat penting bagi KPU untuk segera memperbaiki sistemnya agar tidak rentan terhadap ancaman peretasan, karena hal ini berpotensi menciptakan pandangan negatif di kalangan masyarakat,” ujar Ganjar setelah menghadiri acara Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia di GBI Mawar Sharon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis (30/11/2023).
Ganjar menekankan urgensi perbaikan segera, dengan mengatakan, “KPU harus segera melakukan perbaikan, segera meningkatkan proteksi, dan segera melibatkan para ahli yang terbaik untuk memastikan bahwa sistem IT-nya berada dalam kondisi optimal.”
Selain itu, Ganjar menyampaikan bahwa Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sedang memantau secara intens perkembangan situasi terkait dugaan kebocoran data pemilih. Meskipun demikian, ia berharap aparat penegak hukum juga turut serta dalam menyelidiki kasus ini.
“Tim IT kami tengah aktif memantau perkembangan, namun tentu kita berharap pihak penegak hukum segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” tambahnya.
Sebelumnya, KPU Indonesia telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan peretasan data pemilih Pemilu 2024. Pemeriksaan bersama antara KPU, BSSN, dan Bareskrim Polri tengah dilakukan, melibatkan analisis log akses, manajemen pengguna, serta log lainnya dari aplikasi dan server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih.
“Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, menyampaikan bahwa KPU memberikan akses yang luas kepada tim penyelidik untuk melindungi dan mencegah penyebaran data pemilih.” Saat ini, KPU terus mengumpulkan bukti-bukti terkait kebocoran data tersebut melalui kerja sama dengan BSSN, Bareskrim, pengembang sistem, dan instansi terkait lainnya.
Peristiwa ini menandai pentingnya keamanan data dalam proses demokrasi, dan kecepatan tanggapan menjadi kunci untuk mencegah potensi dampak negatif di kalangan publik.
Komentar