SBY Benar-Benar Turun Ke Jalan Bersama Rakyat, Jika Demokrat Terus Dipojokkan

Jurnalpatrolinews – Jakarta : Dipojokkan terus-menerus serta dituding menjadi dalang dibalik aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, salah satu kader Partai Demokrat buka suara terkait hal ini.

Sebelumnya, Kamis 8 Oktober muncul tagar #CikeasBandarDemo yang viral di salah satu media sosial, yaitu Twitter,

Isu yang beredar di media sosial itu memojokkan Partai Demokrat sebagai dalang aksi demontrasi menolak UU Cipta Kerja.

Dilansir dari pikiran-rakyat.com pada artikel “SBY Bakal Diusulkan Benar-benar Turun Aksi dengan Rakyat, Jika Demokrat Terus Dituding Dalangi Demo,” Partai Demokrat menyesalkan fitnah dan hoaks yang dilancarkan oleh akun-akun media sosial yang menuding Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membiayai aksi demonstrasi menolak Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Kamis 8 Oktober 2020.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Ossy Dermawan menyatakan kabar Demokrat atau Cikeas (keluarga SBY) membiayai demo adalah fitnah, hoaks, dan tidak berdasar.

Partai Demokrat merasa difitnah atas tuduhan mendanai dan menginisiasi aksi tersebut.

Ini merupakan fitnah yang mendiskreditkan Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

“Pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020 diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoaks, serta tidak berdasar,” ucap Ossy dalam keterangan, Jumat 9 Oktober 2020.

Soal sikap Demokrat yang menolak Omnibus Law, Ossy menegaskan itu merupakan hal biasa dalam dunia demokrasi.

“Perlu ada pernyataan pers untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance,” kata Ossy Dermawan, Jumat 9 Oktober 2020.

Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker.

Sementara itu kader partai Demokrat lain pun ikut gerah dengan tudingan-tudingan yang menyatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di balik aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh yang menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Menurut politikus Partai Demokrat, Andi Arief, jika SBY terus dituding di belakang aksi demonstrasi, bisa jadi partainya akan mengusulkan SBY turun langsung melakukan aksi bersama rakyat.

“Kalau terus-menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilakukan mantan Presiden di Filipina.

Estrada pernah tumbang lho,” cuit Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat ini melalui akun Twitternya, @AndiArief_, Sabtu 10 Oktober 2020.

Sementara itu, terkait aksi demo besar menolak UU Cipta Kerja, Demokrat justru sudah mengeluarkan instruksi khusus yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru memberikan arahan agar tidak ada pengerahan massa kepada para kader dan tetap bersikap tenang, tidak provokotif atas persoalan ini.

Atas hal itu DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan Surat kepada para Ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia nomor: 119/INT/DPP.PD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, perihal arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada seluruh kader untuk tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa.

“Untuk itu DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan surat kepada para ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia nomor: 119/INT/DPP.PD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, perihal arahan ketua umum kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa,” tutur Ossy.

Ossy mengakui ada arahan AHY agar para anggota DPRD bisa menerima para pendemo di kantor DPRD masing-masing.

Kata dia, maksud cara ini agar aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan baik.

Dengan demikian, para pendemo tidak melakukan tindakan anarki karena suaranya bisa tersalurkan.

“Ini menjadi bukti bahwa Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara,” tegasnya.

Ossy menekankan, jika memang masih ada pihak yang melancarkan tudingan yang tak berdasar maka Demokrat akan mengambil langkah tegas dengan menempuh jalur hukum.

“Jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat maka kami akan menempuh jalur hukum,” kata Ossy dalam keterangannya, Jumat, 9 Oktober 2020.

Kemudian, Ossy menambahkan, di parlemen, Fraksi Demokrat juga sudah mengirim surat kepada Ketua DPR RI Puan Maharani perihal permohonan permintaan dokumen RUU Cipta Kerja.

Ossy mengatakan pascadisahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, Fraksi Demokrat secara resmi belum mendapatkan dokumen yang telah disahkan itu. Padahal lazimnya, jika RUU akan disahkan menjadi UU, setiap Fraksi di DPR RI akan menerima dokumennya.  (pr)

Komentar