JurnalPatroliNews – PALEMBANG – Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr Teguh Santosa, menegaskan Indonesia tidak bisa lagi berharap pada kebaikan negara lain dalam menjaga keamanan dan kepentingan nasional di tengah perubahan besar dalam sistem internasional.
Hal itu disampaikan Teguh saat membahas dinamika kepemimpinan nasional di hadapan puluhan content creator dalam sebuah workshop di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (16/5/2026).
Menurutnya, setiap era memiliki tantangan yang berbeda sehingga kebijakan yang diambil para pemimpin nasional tidak dapat disamaratakan.
“Setiap masa memiliki tantangan yang berbeda. Pemimpin pada setiap masa itu pun mengambil kebijakan yang berbeda yang intinya adalah agar Indonesia bisa tetap survived di tengah pergolakan dunia,” ujar Teguh.
Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia itu kemudian membandingkan empat pemimpin Indonesia dari era berbeda, yakni Soekarno, Soeharto, B. J. Habibie, dan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan, Soekarno menghadapi tantangan menjaga kemerdekaan politik di tengah Perang Dingin dan dekolonisasi. Soeharto berhadapan dengan tekanan stabilitas ekonomi serta integrasi nasional pasca-1965, sementara Habibie harus menyelamatkan ekonomi nasional saat krisis moneter dan masa transisi demokrasi.
“Masuk ke era Prabowo, tantangannya berubah lagi. Dalam beberapa bulan pertama 2026 saja kita sudah menyaksikan runtuhnya sistem internasional oleh pertikaian yang melibatkan superpower,” lanjutnya.
Menurut Teguh, melemahnya tatanan multilateral membuat Indonesia tidak lagi dapat bergantung pada jaminan keamanan maupun ekonomi dari luar. Kondisi itu menuntut adanya konsolidasi internal melalui penguatan ketahanan nasional di berbagai sektor.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai prinsip inclusive security, yakni membangun kemampuan bertahan dari dalam negeri, bukan mengandalkan pihak luar.
“Indonesia tidak bisa mengandalkan keamanannya pada pihak lain, baik negara tetangga maupun sistem internasional itu sendiri. Keamanan inklusif artinya kita membangun kemampuan bertahan dari dalam, kita bertanggung jawab pada keamanan kita,” tegasnya.
Dalam kerangka itu, program seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga hilirisasi industri dinilai bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan strategi memperkuat fondasi bangsa.
“Ini bukan sekadar program sosial. Ini kebutuhan memperkuat fondasi dan kuda-kuda bangsa agar tidak goyah ketika badai datang,” jelasnya.
Teguh juga menyinggung pengalaman Tiongkok yang dinilai berhasil menjalankan industrialisasi dan hilirisasi besar-besaran sejak awal 2000-an guna menyerap tenaga kerja dan mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok asing.
Menurutnya, Indonesia perlu menempuh langkah serupa agar tidak terus terjebak sebagai eksportir bahan mentah dan importir barang jadi.
Untuk memperkuat analisisnya, Teguh mengutip pemikir realisme politik seperti Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz.
Ia menjelaskan, Morgenthau menekankan bahwa politik internasional merupakan perjuangan kekuasaan dan negara harus mengutamakan kepentingan nasional. Sementara Waltz menilai struktur internasional yang anarkis memaksa setiap negara melakukan self-help.
“Waltz bilang, di sistem tanpa otoritas pusat, negara tidak bisa berharap pada kebaikan negara lain. Yang bisa diandalkan hanya kemampuan sendiri,” ujarnya.
Menutup paparannya, Teguh mengajak para content creator untuk memahami konteks geopolitik di balik berbagai kebijakan publik yang dijalankan pemerintah saat ini.
“Narasi yang kalian bangun harus berbasis pemahaman bahwa Indonesia sedang menata ulang posisinya. Bukan sekadar mengikuti arus, tapi menciptakan arus sendiri,” tutupnya.
