JurnalPatroliNews | Jakarta — Penguatan pertahanan bawah laut Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek pembiayaan alutsista. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyebut keterbatasan anggaran sebagai salah satu persoalan utama yang harus dihadapi di tengah masa transisi kekuatan kapal selam Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Ali dalam Seminar Nasional Hiu Kencana bertajuk “Integrated Maritime Surveillance System for Indonesia: Penguatan Pengendalian Ruang Maritim Atas dan Bawah Air dalam Mendukung Politik Pertahanan Negara Menghadapi Dinamika Global” di Auditorium Jos Soedarso, Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2026).
Menurut Ali, kondisi tersebut mendorong TNI AL untuk tidak hanya mengandalkan penambahan unsur tempur, tetapi juga memperkuat kemampuan deteksi dan pengawasan wilayah maritim.
“Tantangan utama tentu keterbatasan anggaran. Kita melakukan mitigasi dengan memerlukan paradigma baru dengan surveillance untuk deteksi dini, unsur tempur fokus pada fungsi interception,” kata Ali.
Strategi tersebut menempatkan kemampuan surveillance sebagai elemen penting untuk mendeteksi potensi ancaman lebih awal. Sementara unsur tempur diarahkan untuk menjalankan fungsi pencegatan ketika ancaman telah teridentifikasi.
Masa Transisi Kekuatan Kapal Selam
Persoalan tersebut menjadi semakin strategis karena TNI AL tengah menghadapi masa transisi menuju pengoperasian kapal selam generasi berikutnya.
Ali menyebut sejumlah negara telah menawarkan kapal selam kepada Indonesia. Opsi tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengisi kebutuhan kekuatan bawah laut selama masa transisi sebelum kapal selam Scorpene tiba.
Namun, keputusan mengenai pengadaan kapal selam interim tetap menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan.
“Kita tentunya ada beberapa negara yang menawarkan kapal selam kepada kita. Itu yang sementara bisa menjadi opsi untuk mengisi masa transisi,” ujar Ali.
Untuk program Scorpene, pembangunan kapal selam diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 7–8 tahun. Sementara itu, kekuatan kapal selam TNI AL saat ini terdiri atas empat unit, yakni satu kapal selam kelas Cakra dan tiga kapal selam kelas Nagapasa.
Kondisi tersebut membuat penguatan kemampuan bawah laut tidak dapat hanya menunggu kedatangan alutsista generasi baru.
Lirik Teknologi Nirawak
Selain opsi kapal selam interim, TNI AL mulai mempertimbangkan pemanfaatan sistem nirawak untuk memperkuat kemampuan pengawasan sekaligus operasi bawah laut.
Penggunaan kapal selam otonom serta kapal selam berukuran kecil atau midget submarine menjadi bagian dari opsi pengembangan kemampuan yang sedang dipertimbangkan.
Pendekatan tersebut menunjukkan perubahan paradigma pertahanan laut yang tidak sepenuhnya bergantung pada platform tempur konvensional berukuran besar.
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, kemampuan deteksi dini dan sistem nirawak dinilai dapat menjadi salah satu instrumen pendukung untuk memperluas jangkauan pengawasan ruang bawah laut.
Persiapan Scorpene Berjalan
Di tengah proses tersebut, TNI AL terus menyiapkan sumber daya manusia dan organisasi untuk menyambut pengoperasian Scorpene.
TNI AL telah membentuk satuan tugas bersama PT PAL dan Naval Group Prancis. Persiapan juga mencakup pendidikan serta pelatihan bagi personel yang nantinya mendukung pengoperasian kapal selam tersebut.
Ali mengungkapkan salah satu perbedaan penting Scorpene dibandingkan kapal selam generasi sebelumnya terletak pada teknologi baterai yang digunakan.
Scorpene menggunakan baterai lithium-ion, sedangkan kapal selam generasi sebelumnya menggunakan baterai lead acid.
Menurut Ali, teknologi tersebut memberikan kemudahan dari sisi pemeliharaan.
“Dibandingkan dengan kapal selam sebelumnya yang menggunakan lead acid battery, itu sebenarnya pemeliharaannya akan lebih mudah, akan lebih simple,” jelasnya.
DPR Dorong Kekuatan Maritim Diperbesar
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyatakan dukungan terhadap langkah TNI AL dalam memperkuat kemampuan pertahanan maritim.
Menurut Dave, posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat kekuatan maritim memiliki nilai strategis terhadap keamanan nasional dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
“Kekuatan maritim itu kan adalah sesuatu kekuatan yang wajib untuk kita tingkatkan. Kapasitas harus terus kita tambah. Karena kita melihat bahwa potensi ancaman ataupun juga potensi kebutuhan itu selalu meningkat. Karena kan maritim adalah lifeline kita,” ujar Dave.
Dave mengakui persoalan anggaran merupakan salah satu tantangan besar dalam meningkatkan kapasitas pertahanan nasional, termasuk sektor maritim.
Namun, ia menilai kebutuhan memperkuat pertahanan tetap harus masuk dalam prioritas karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara.
“Masalah anggaran tentu adalah satu poin yang menjadi perhatian kita. Dan kita yakin nanti pemerintah bisa memformulasikan sesuai dengan kemampuan ekonomi dan juga kondisi bangsa,” katanya.
Menurut Dave, peningkatan kapasitas pertahanan maritim harus dirancang secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, tetapi tetap diarahkan untuk menjawab perkembangan ancaman dan kebutuhan strategis Indonesia.
“Jadi penting untuk dipastikan karena ini berkaitan dengan kedaulatan kita dan juga untuk menyangkut masa depan bangsa,” pungkasnya.
Seminar Nasional Hiu Kencana tersebut turut menghadirkan Paguyuban Hiu Kencana, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana (Purn) Didit Herdiawan, Wakil Kepala BRIN Laksdya (Purn) Amarulla Octavian, serta Direktur Utama PT PAL Kaharuddin Djenod.
Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas penguatan pengawasan ruang maritim Indonesia, baik di permukaan maupun bawah laut, di tengah perubahan lingkungan strategis dan meningkatnya dinamika keamanan kawasan.
Komentar