JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketua Umum Ormas PROJO, Budi Arie Setiadi, dengan tegas membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode.
Menurut Budi Arie, tuduhan ini terus dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu sejak menjelang Pemilu 2024 dan bahkan terus berlanjut hingga sekarang, dua bulan menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi.
“Ini sudah terlalu. Tuduhan yang tidak berdasar. Pasti ada motif untuk menjatuhkan Pak Jokowi yang sangat dicintai rakyat,” kata Budi Arie pada Jumat, (16/08/2024).
Budi Arie menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah berulang kali menyatakan kepatuhannya pada konstitusi dan tidak berniat memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode. Menurut Presiden, wacana masa jabatan tiga periode adalah aspirasi sebagian masyarakat, bukan dari dirinya.
Budi Arie juga menegaskan bahwa PROJO, sebagai pendukung setia Jokowi, konsisten dalam mematuhi konstitusi mengenai masa jabatan presiden. Bahkan, PROJO menginisiasi Musyawarah Rakyat (Musra) bersama relawan lainnya untuk mencari calon pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi pada periode 2024-2029.
Musra ini digelar di seluruh Indonesia mulai 28 Agustus 2022 hingga 14 Mei 2023. Hasilnya, para relawan menyerahkan daftar calon pemimpin hasil aspirasi rakyat kepada Presiden Jokowi.
“Ini bukti bahwa Pak Jokowi tidak mendorong masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ada jejak digitalnya, bisa dicek,” tambah Budi Arie.
Budi Arie yakin bahwa rakyat Indonesia bijak dalam merespon tuduhan-tuduhan politik yang menyerang Jokowi. Menurutnya, rakyat telah merasakan kemajuan Indonesia selama dua periode kepemimpinan Jokowi dan tidak akan melupakan warisan yang ditinggalkan Jokowi selama 10 tahun terakhir.
Selanjutnya, Budi Arie menegaskan bahwa kerja keras untuk rakyat akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024-2029.
“Hentikan caci-maki dan upaya mendiskreditkan Pak Jokowi. Rakyat sangat memahami situasi ini,” tegas Budi Arie.
Dia juga mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan rakyat, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada November mendatang.
Rakyat diharapkan memilih sesuai dengan hati nuraninya, tanpa membiarkan perbedaan pilihan kepala daerah memecah belah dan mengganggu kehidupan masyarakat.
Komentar