JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan adanya ketidakefisienan dalam distribusi subsidi LPG 3 kilogram (kg). Menurutnya, masih banyak penyaluran yang tidak tepat sasaran, sehingga berpotensi merugikan negara.
Dalam wawancara di TV One yang dikutip pada Sabtu (8/2/2025), Bahlil menyebut telah menerima laporan dari aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyoroti sejumlah permasalahan dalam subsidi LPG melon. Ia menegaskan bahwa tanpa pengelolaan yang lebih terstruktur, program ini rawan disalahgunakan.
Sebagai respons atas temuan tersebut, pemerintah telah merancang strategi baru guna memperbaiki mekanisme distribusi. Salah satu langkah yang diterapkan adalah menaikkan status pengecer menjadi sub-pangkalan, sehingga pengawasan dapat diperketat dan penyaluran lebih merata serta tepat sasaran.
“Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Bahlil.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari total anggaran subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp87 triliun, sekitar Rp26 triliun di antaranya tidak mengalir kepada kelompok yang berhak menerima.
“Jika kita perkirakan, total kerugiannya mencapai sekitar 25 hingga 30 persen dari Rp87 triliun, yang setara dengan Rp25 hingga Rp26 triliun. Coba bayangkan. Ini merupakan bagian dari upaya menjalankan arahan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Komentar