JurnalPatroliNews – Jakarta – Tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza kembali terjadi. Sebanyak 10 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia akibat tembakan saat mereka tengah mengantre bantuan makanan pada Jumat (11/7), di titik distribusi dekat kota Rafah, Gaza selatan. Data ini menambah jumlah korban jiwa menjadi hampir 800 orang dalam enam pekan terakhir, sebagaimana diungkap oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sejak blokade bantuan Israel mulai sedikit dilonggarkan pada akhir Mei lalu, pengiriman bantuan kemanusiaan tidak lagi sepenuhnya ditangani oleh PBB. Sebuah lembaga baru bernama Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Israel kini menjadi aktor dominan dalam distribusi logistik bantuan.
Namun, kehadiran GHF menuai kontroversi. PBB enggan berkolaborasi dengan yayasan tersebut, menilai organisasi ini memiliki potensi agenda militer Israel yang terselubung. Menurut catatan PBB, dari 798 warga sipil yang kehilangan nyawa saat mengakses bantuan antara akhir Mei hingga 7 Juli, sekitar 615 di antaranya meninggal di sekitar area yang dikelola oleh GHF.
“Kondisi ini sungguh menyedihkan. Ketika masyarakat hanya memiliki dua pilihan: tertembak atau bertahan hidup dengan bantuan makanan, maka jelas ada pelanggaran kemanusiaan,” ujar juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, saat memberi keterangan di Jenewa, Swiss, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (12/7/2025).
Laporan-laporan menyebutkan bahwa militer Israel kerap melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga yang berkumpul di titik distribusi. Namun, keterbatasan akses media di wilayah Gaza membuat informasi lapangan sulit diverifikasi secara independen, termasuk oleh AFP.
Insiden terbaru ini terjadi di tengah perundingan tak langsung antara Israel dan kelompok Hamas yang difasilitasi di Qatar. Kedua pihak disebut sedang mencoba mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan harapannya untuk mencapai kesepakatan jeda perang selama dua bulan dalam waktu dekat. Ia juga membuka peluang adanya negosiasi lebih lanjut untuk menghentikan perang secara permanen.
