JurnalPatroliNews – Depok – Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali menegaskan pandangannya terkait isu pemerkosaan massal yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998. Ia menyatakan tidak ada perubahan dalam pendiriannya yang sempat disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu, 3 Juli 2025 lalu.
“Semua sudah saya sampaikan di DPR. Saya pikir tidak perlu diulang-ulang. Kalau mau debat, saya siap bahkan sampai pagi pun saya layani,” ujar Fadli ketika ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (25/7/2025).
Fadli menyatakan dirinya tetap membuka ruang diskusi terbuka mengenai isu tersebut, namun menekankan bahwa pernyataan sebelumnya sudah cukup menjelaskan sikapnya.
Dalam forum parlemen beberapa waktu lalu, Fadli menjelaskan bahwa ia tidak membantah adanya kasus pemerkosaan dalam kerusuhan 1998. Namun, ia mempertanyakan penggunaan istilah “massal” yang menurutnya mengarah pada tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir.
“Kalau kita bicara soal istilah ‘massal’, itu artinya ada unsur sistemik. Contohnya, dalam Tragedi Nanjing korban diperkirakan mencapai 100.000 hingga 200.000, di Bosnia antara 30.000 sampai 50.000. Di sini, saya tidak menyangkal kejadian itu, dan saya mengecam keras,” kata Fadli dalam rapat kerja dengan DPR pada awal Juli lalu.
Fadli mengklaim dirinya telah mengikuti diskursus soal isu ini selama lebih dari dua dekade, termasuk berpartisipasi dalam berbagai forum terbuka, baik ilmiah maupun publik. Ia pun menganggap pendapatnya adalah bagian dari wacana yang sah dalam kerangka demokrasi.
“Saya sudah ikuti debat soal ini sejak dulu, dan saya tetap pada posisi kritis terhadap diksi ‘massal’—bukan karena ingin menutup-nutupi, tapi karena ingin akurat,” imbuhnya.
Pernyataan Fadli ini kembali memicu reaksi dari sejumlah pihak, terutama mereka yang selama ini aktif memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dalam tragedi 1998. Namun Fadli menyatakan siap menghadapi semua argumen dengan kepala dingin.
