Konflik Bersenjata Kamboja–Thailand Meningkat, Indonesia Diminta Aktif Jadi Penengah

JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketegangan di perbatasan Kamboja dan Thailand terus memburuk hingga hari kedua bentrokan, Jumat (25/7). Peristiwa ini bukan hanya menyebabkan korban jiwa, tapi juga berpotensi mengguncang stabilitas kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Menurut laporan, sedikitnya 15 orang meninggal di Thailand dan satu orang tewas di Kamboja akibat konflik tersebut. Lebih dari 120 ribu warga di wilayah perbatasan terpaksa mengungsi demi keselamatan.

Komunitas internasional menyerukan penghentian aksi kekerasan. Malaysia, selaku Ketua ASEAN saat ini, bahkan mengusulkan dilaksanakannya gencatan senjata dan menyatakan siap menjadi fasilitator dialog damai.

Namun, sorotan kini juga tertuju pada Indonesia. Apa peran yang bisa diambil negara dengan pengaruh regional kuat ini?

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Sya’roni Rofii, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dan historis dalam ASEAN. Ia menilai Indonesia seharusnya menawarkan diri menjadi mediator dalam konflik tersebut.

“Indonesia perlu menunjukkan kepemimpinannya dengan menghubungi langsung para pemimpin Thailand dan Kamboja. Bahkan, Jakarta bisa menjadi lokasi ideal untuk perundingan damai,” kata Sya’roni kepada wartawan.

Indonesia sendiri memiliki rekam jejak aktif dalam menyelesaikan krisis regional. Salah satu contohnya adalah keterlibatan dalam krisis Myanmar pada 2021, yang menghasilkan Five-Point Consensus, mencakup penghentian kekerasan hingga pengiriman utusan khusus ASEAN.

Saat menjabat Ketua ASEAN pada 2023, Indonesia kembali mengambil inisiatif diplomatik, meskipun pendekatannya yang disebut silent diplomacy menuai kritik karena dianggap kurang efektif mengakhiri kekerasan di Myanmar.

Meski demikian, Sya’roni optimis dengan kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden, Indonesia dapat lebih proaktif dalam memainkan peran perdamaian kawasan. Ia menyebut bahwa Prabowo memiliki kedekatan historis dengan militer di kawasan, termasuk hubungan masa lalu saat dirinya melatih personel Kopassus Kamboja.

“Dengan jejaring yang dimiliki Prabowo, peluang Indonesia untuk menjadi aktor damai sangat terbuka,” ujar Sya’roni.

Indonesia juga diketahui memiliki hubungan erat dengan Thailand, khususnya dalam kerja sama pertahanan, latihan militer, hingga industri pertahanan bersama. Kombinasi hubungan ini menurutnya bisa menjadi kekuatan diplomasi Indonesia.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Waffaa Kharisma, peneliti dari CSIS Indonesia yang mendalami isu keamanan kawasan. Ia mengkritik sikap pasif pemerintah Indonesia yang tampak hanya fokus pada perlindungan WNI tanpa langkah konkret dalam meredakan konflik.

“Pernyataan Kementerian Luar Negeri hanya berisi harapan. Padahal harapan tidak bisa menggantikan strategi diplomasi nyata,” tegas Waffaa.

Ia menyarankan agar Menteri Luar Negeri Sugiono lebih aktif, minimal dengan berkoordinasi langsung bersama Malaysia dan menawarkan kunjungan ke negara yang berkonflik. Menurutnya, keterlibatan nyata akan menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga perdamaian regional.

Ancaman terhadap Stabilitas Kawasan

Kedua analis tersebut juga memperingatkan potensi dampak lebih besar jika konflik ini dibiarkan berlarut. Perang antara Kamboja dan Thailand bisa menjadi preseden buruk bagi ASEAN yang selama ini membanggakan stabilitas dan solidaritas kawasan.

Waffaa mengungkap bahwa kepercayaan investor internasional terhadap ASEAN bisa menurun drastis bila konflik tak segera diselesaikan. “Kawasan akan dilihat sebagai wilayah tidak stabil. Efeknya, arus modal dan investasi bisa mengering,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa jalur perdagangan, pelabuhan strategis, hingga pasokan pangan seperti beras bisa terganggu. Jika ekskalasi terus naik, gelombang pengungsi dan gangguan ekonomi lintas negara sangat mungkin terjadi.

Sya’roni pun mengamini bahwa dampaknya bukan hanya sosial, tapi juga ekonomi kawasan secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa negara-negara Asia Tenggara sedang menghadapi tantangan berat akibat tekanan ekonomi global, termasuk dari kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat.

“Jika konflik ini dibiarkan, negara-negara di sekitar bisa terkena imbas langsung, baik dari sisi pengungsi maupun ketidakpastian ekonomi,” pungkasnya.