JurnalPatroliNews – Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada PT Pertamina Patra Niaga atas keberhasilannya dalam menyalurkan LPG 3 kilogram bersubsidi secara akurat dan sesuai aturan yang berlaku.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam kunjungan lapangan ke salah satu pangkalan LPG di Kelurahan Mentaos, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa pelaksanaan operasional di lokasi tersebut telah mengikuti prosedur operasional standar dengan baik.
“SOP-nya dijalankan dengan benar. Setelah dicek, berat total tabung konsisten di angka 8 kilogram. Ini menandakan bahwa berat tabung kosong 5 kg ditambah isi LPG 3 kg sesuai standar,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang disampaikan dari Jakarta, Kamis.
Yeka juga menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat berjalan stabil dan konsisten. Berdasarkan pemantauan, distribusi LPG di pangkalan terbagi untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro, dengan pengguna utama berasal dari kalangan rumah tangga. Hal ini menjadi indikator bahwa program subsidi telah menyasar kelompok yang semestinya.
“Harga jual LPG di pangkalan juga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi, yakni Rp18.500 per tabung. Tidak ada temuan harga di atas ketentuan, yang berarti konsumen mendapatkan pelayanan yang baik melalui sistem distribusi pemerintah,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian Ombudsman RI dan menegaskan komitmen perusahaan dalam menyalurkan energi subsidi secara adil dan transparan.
“Kami berterima kasih atas pengawasan Ombudsman. Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan, memastikan LPG subsidi sampai ke kelompok masyarakat yang benar-benar berhak,” ucap Eko.
Ia juga menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga telah mengimplementasikan digitalisasi melalui aplikasi Merchant Apps, yang digunakan untuk memverifikasi bahwa LPG hanya disalurkan kepada penerima sesuai kriteria—seperti rumah tangga, pelaku usaha mikro, nelayan kecil, dan petani.
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Pertamina Patra Niaga juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Ombudsman, untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan.
“Kami menyambut baik masukan dari Ombudsman demi penyempurnaan sistem. Ke depannya, kami siap bekerja sama dalam kunjungan bersama ke berbagai daerah agar distribusi LPG subsidi tetap sasaran, tersedia dengan cukup, dan memberikan pelayanan maksimal,” pungkas Eko.
