JurnalPatroliNews | Medan – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah wilayah Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ketua DPRD Sumut Arni Sitorus meminta PT Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan distribusi BBM di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Desakan tersebut disampaikan menyusul terjadinya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), termasuk di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Binjai Timur, yang menurut laporan masyarakat berlangsung hingga larut malam.
Menurut Arni, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah cepat untuk memastikan distribusi BBM berjalan optimal sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Masyarakat tidak boleh terus-menerus dihadapkan pada antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Kami meminta Direksi PT Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi di wilayah Sumbagut agar persoalan serupa tidak terus berulang,” ujar Arni di Medan, Selasa (15/7/2026).
Minta Transparansi Kuota dan Distribusi
Selain meminta evaluasi internal, Arni juga mendorong Pertamina membuka informasi mengenai alokasi kuota BBM untuk Sumatera Utara beserta realisasi penyalurannya.
Menurutnya, keterbukaan data diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mengawasi proses distribusi sekaligus mengidentifikasi apabila terdapat hambatan di lapangan.
Ia juga mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap jaringan distribusi hingga tingkat SPBU serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Transparansi menjadi bagian penting agar masyarakat mengetahui bagaimana kuota BBM dialokasikan dan disalurkan. Jika memang terdapat persoalan dalam rantai distribusi, tentu harus segera diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Dampak Mulai Dirasakan Masyarakat
Ketua DPRD Sumut menilai keterlambatan distribusi BBM berpotensi memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sektor transportasi, pelaku usaha mikro, hingga distribusi kebutuhan pokok dapat terdampak apabila pasokan BBM tidak segera kembali normal.
“BBM merupakan kebutuhan vital yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, ketersediaannya harus dipastikan tetap aman agar tidak mengganggu roda perekonomian daerah,” ujarnya.
DPRD Sumut berharap PT Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut sekaligus memperkuat sistem distribusi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PT Pertamina terkait permintaan evaluasi yang disampaikan Ketua DPRD Sumatera Utara maupun mengenai penyebab antrean BBM di sejumlah wilayah.
Komentar