Megawati Tegaskan PDIP Tak Gabung Kabinet Prabowo, Tapi Juga Bukan Oposisi

JurnalPatroliNews – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa partainya tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, namun juga tidak akan mengambil peran sebagai oposisi formal.

Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam pidato penutupan Kongres VI PDIP yang digelar di Bali pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Kongres tersebut juga memutuskan untuk kembali menetapkan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP untuk masa jabatan 2025–2030.

Dalam pidatonya, Megawati menyoroti pandangan keliru yang berkembang di masyarakat tentang konsep oposisi dan koalisi dalam demokrasi Indonesia. Ia menekankan bahwa sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia tidak mengenal pembagian oposisi-koalisi secara formal sebagaimana dalam sistem parlementer.

“Demokrasi kita bukan berbasis kekuasaan yang terkotak-kotak, tetapi harus berpijak pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Itulah fondasi tertinggi dalam sistem bernegara kita,” ujar Megawati.

Dengan mengacu pada prinsip tersebut, ia menyatakan bahwa PDI Perjuangan akan menempuh jalur sebagai kekuatan penyeimbang yang bertindak kritis terhadap kebijakan pemerintah, bukan sebagai bagian dari kekuasaan ataupun sebagai oposisi frontal.

“Kami adalah partai yang berideologi kuat, berdiri pada prinsip kebenaran, dan senantiasa berpihak pada rakyat. Kami akan menjadi penjaga agar pembangunan nasional tetap berada di jalur konstitusional dan tidak menyimpang dari kepentingan rakyat,” tegas Megawati.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PDIP tidak akan duduk di kursi kabinet, tetapi tetap akan menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan Prabowo, terutama jika terdapat kebijakan yang menyimpang dari nilai Pancasila, keadilan sosial, maupun prinsip hukum.

“Kami akan tetap bersikap tegas dan menyuarakan kebenaran jika ada kebijakan yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat,” ujarnya.

Sebagai Presiden Kelima RI, Megawati menambahkan bahwa keberpihakan partainya tidak diukur dari posisi dalam pemerintahan, melainkan dari konsistensi dalam menjunjung nilai-nilai kebenaran serta etika politik yang diwariskan oleh pendiri bangsa, khususnya Soekarno.

“PDI Perjuangan akan terus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat,” tutup Megawati di hadapan kader-kader partai.