JurnalPatroliNews – Bogor – Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop UKM) Ferry Juliantono menegaskan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini disebut sebagai upaya konkret membangun ekonomi desa yang berdaulat, berbasis gotong royong dan mandiri.
Hal itu disampaikan Ferry saat memberikan kuliah umum dalam rangkaian kegiatan Sekolah Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor Tahun 2025 di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Kamis (7/8/2025). Ferry mengatakan, target pendirian Kopdes/Kel Merah Putih mencapai 80 ribu unit yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Menurutnya, koperasi ini diharapkan menjadi solusi bagi persoalan ekonomi desa, termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem di wilayah perdesaan.
“Angka kemiskinan ekstrem di desa masih tinggi karena minimnya lapangan kerja dan rendahnya pendapatan. Ini membuat perputaran uang produktif di desa sangat terbatas. Akibatnya, praktik rentenir, tengkulak, hingga pinjaman online ilegal terus tumbuh,” ujar Ferry.
Kopdes/Kel Merah Putih, lanjut Ferry, dirancang sebagai lembaga ekonomi lokal yang mampu memperpendek rantai distribusi barang dan jasa yang selama ini dinilai terlalu panjang dan merugikan warga desa. Sebagai contoh, dalam distribusi pupuk dan gas LPG 3kg, kehadiran Kopdes/Kel bisa memangkas jalur distribusi agar harga lebih terjangkau oleh masyarakat.
Ferry juga menekankan bahwa program ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Pemerintah menilai sudah saatnya koperasi desa bersaing dengan badan usaha swasta dalam menggerakkan ekonomi lokal.
Di sisi lain, Ferry mengungkapkan bahwa banyak anak muda produktif memilih meninggalkan desa untuk bekerja di kota, sehingga roda ekonomi desa menjadi stagnan. Untuk itu, pemerintah mendorong kebijakan perbankan agar memberikan akses kredit khusus bagi warga desa melalui Kopdes/Kel Merah Putih. Program ini juga diperkuat dengan pembentukan tujuh gerai layanan sebagai pusat kegiatan ekonomi desa.
“Kopdes/Kel Merah Putih akan memiliki banyak fungsi strategis, mulai dari agen LPG 3kg, penyalur pupuk bersubsidi, apotek desa, hingga klinik desa. Semuanya disiapkan untuk memudahkan warga mendapatkan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan yang terjangkau,” jelas Ferry.
Selain itu, unit usaha simpan pinjam yang dikelola koperasi desa ini akan menjadi alternatif solusi finansial bagi warga agar tidak terjebak dalam pinjaman ilegal. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas cold storage untuk membantu petani dan nelayan menyimpan hasil panen mereka, mengurangi risiko kerugian akibat gagal panen atau gagal tampung.
Ferry menambahkan, meskipun program Kopdes/Kel Merah Putih telah berjalan, namun saat ini masih dalam tahap pengembangan operasional agar benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa. Pemerintah akan memadukan program ini dengan data desa presisi untuk memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan berjalan akurat dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Nanik S Deyang, menilai bahwa Kopdes/Kel Merah Putih sangat penting sebagai wadah implementasi program pemberdayaan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya verifikasi dan pembaruan data kemiskinan oleh akademisi IPB secara berkala.
“Data yang selalu diperbarui harus disampaikan kepada pemerintah desa agar distribusi dana APBN tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia,” ujar Nanik.
Program Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia, serta mendorong kemandirian ekonomi desa melalui kekuatan koperasi rakyat.
