JurnalPatroliNews | Jakarta – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola koperasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing sekaligus menarik minat generasi muda terhadap gerakan koperasi di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Farida saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI) Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurut Farida, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diadopsi seluruh koperasi agar mampu mengikuti perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi dalam berbagai aktivitas ekonomi.
“Digitalisasi sudah menjadi kebutuhan. Saat ini hampir 60 persen penduduk Indonesia merupakan generasi muda yang menginginkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Semua harus dapat diakses kapan saja dan di mana saja,” ujar Farida.
Ia menjelaskan, karakteristik generasi muda yang akrab dengan teknologi menuntut koperasi untuk melakukan pembenahan sistem pengelolaan agar lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Karena itu, Kementerian Koperasi terus mendorong seluruh koperasi di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan, administrasi, pengelolaan keuangan, hingga komunikasi dengan anggota.
Menurut Farida, langkah tersebut menjadi penting agar koperasi tidak lagi dipandang sebagai lembaga ekonomi tradisional yang tertinggal oleh perkembangan zaman.
“Kita ingin anak-anak muda tertarik bergabung dengan koperasi. Padahal sejatinya koperasi adalah badan usaha yang paling sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945,” katanya.
Selain berorientasi pada keuntungan, Farida menilai koperasi memiliki keunggulan karena mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan ekonomi yang menjadi karakter bangsa Indonesia.
Nilai-nilai tersebut dinilai tetap relevan di tengah perkembangan ekonomi modern dan dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
“Koperasi memiliki kekuatan sosial yang sangat besar karena berlandaskan kebersamaan dan kegotongroyongan. Inilah arah ekonomi yang diwariskan para pendiri bangsa kepada kita,” jelasnya.
Farida juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk mengembalikan orientasi pembangunan ekonomi nasional kepada ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Menurutnya, momentum tersebut menjadi peluang besar bagi kebangkitan koperasi nasional, terutama melalui program strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini tengah dikembangkan pemerintah.
“Ini menjadi momentum kebangkitan koperasi agar kembali menjadi soko guru perekonomian nasional sebagaimana dicita-citakan para pendahulu bangsa,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Farida juga memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus, pengawas, dan anggota Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang berhasil melaksanakan RAT tepat waktu.
Menurutnya, RAT merupakan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan koperasi karena menjadi forum bagi anggota untuk mengevaluasi kinerja pengurus.
“RAT bukan kebutuhan Kementerian Koperasi, melainkan kebutuhan anggota. Melalui RAT, anggota dapat menilai apakah pengurus menjalankan amanah dengan baik, apakah koperasi benar-benar menyejahterakan anggotanya, atau justru hanya menguntungkan pengurusnya,” tegas Farida.
Ia berharap penguatan tata kelola berbasis digital dan pelaksanaan RAT yang berkualitas dapat menjadi fondasi bagi koperasi Indonesia untuk tumbuh lebih profesional, modern, dan mampu menjawab tantangan ekonomi masa depan.
Komentar