JurnalPatroliNews – Jakarta – Sebuah pesawat pengintai militer Amerika Serikat, RC-135U Combat Sent, dilaporkan terbang di wilayah Laut China Selatan (LCS) pada Selasa (5/8/2025), memicu spekulasi soal meningkatnya persiapan militer di kawasan yang diperebutkan tersebut.
Pesawat ini, yang memiliki kemampuan mendeteksi dan menganalisis sinyal radar, menjalani misi selama 10 jam di sekitar Kepulauan Spratly dan Paracel—dua gugus pulau yang menjadi titik panas sengketa teritorial antara Beijing dan sejumlah negara Asia Tenggara. Informasi keberadaan penerbangan tersebut pertama kali diungkap oleh analis intelijen sumber terbuka MeNMyRC1, mantan kru RC-135 sekaligus pakar intelijen sinyal.
RC-135U ini sebelumnya dipindahkan dari daratan AS ke Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, Jepang, pada akhir Juni 2025. Berdasarkan catatan, sejak 1 Juli pesawat tersebut telah menjalankan setidaknya 11 misi pengumpulan intelijen elektronik, termasuk di wilayah dekat Hainan—lokasi salah satu kapal induk utama Angkatan Laut China—dan area selatan perbatasan Korea Utara.
Menurut keterangan resmi Angkatan Udara AS, Combat Sent berfungsi mengumpulkan informasi pengintaian elektronik strategis guna membantu pengambil keputusan di Pentagon. Misinya mencakup identifikasi sinyal radar militer di darat, laut, dan udara, yang kemudian dianalisis untuk menyusun strategi kontra-radar seperti teknik jamming. Pesawat ini dioperasikan oleh sedikitnya 10 perwira perang elektronik serta lebih dari enam spesialis misi, memiliki jangkauan lebih dari 4.500 mil, dan mampu terbang di ketinggian di atas 35.000 kaki.
Laut China Selatan sendiri merupakan wilayah strategis yang diklaim hampir 90% oleh China melalui peta “sembilan garis putus-putus”. Klaim tersebut ditolak oleh Amerika Serikat, yang secara rutin mengirim kapal dan pesawat militernya ke area tersebut sebagai bentuk penegasan kebebasan navigasi.
Beijing mengecam aktivitas militer AS di wilayah itu. “Pesawat dan kapal perang AS kerap melakukan pengintaian jarak dekat di sekitar China, yang secara serius mengancam keamanan nasional serta merusak perdamaian dan stabilitas kawasan,” tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning.
