JurnalPatroliNews – Jakarta – Rektor Universitas Paramadina sekaligus ekonom senior, Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa peran relawan politik dalam sistem demokrasi modern seharusnya terbatas pada masa kampanye sebagai alat mobilisasi dukungan, bukan menjadi bagian permanen yang ikut mengelola pemerintahan.
“Relawan itu hanya pelengkap dalam proses kampanye, bukan komponen utama demokrasi. Sekarang metode kampanye sudah jauh lebih modern dengan bantuan teknologi, televisi, iklan, dan media sosial,” ujar Didik. Ia mencontohkan pemilu di Jepang yang mayoritas menggunakan media poster di lokasi-lokasi yang diatur secara ketat.
Menurutnya, setelah pemilu selesai dan presiden terpilih, pemerintahan wajib berjalan sesuai prinsip konstitusi melalui keseimbangan pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Kalau ada kekuasaan lain yang membayang-bayangi dan ikut campur dalam pengelolaan pemerintahan, itu merusak sistem demokrasi,” tegasnya.
Didik menyoroti era pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana keberadaan organisasi relawan seperti Projo dinilai telah mengganggu mekanisme demokrasi. “Lembaga ekstra demokrasi semacam ini membuat sistem menjadi rapuh dan terdegradasi,” ujarnya.
Ia mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak mengulang kesalahan tersebut. “Kalau dibiarkan, pemerintahan Prabowo bisa tertular penyakit demokrasi ala Projo. Karena itu, sebaiknya tawaran mereka untuk ikut dalam pemerintahan ditolak demi menjaga kesehatan demokrasi,” kata Didik.
Didik menambahkan, keberadaan relawan di lingkar kekuasaan menciptakan entitas ekstra legal yang bekerja “di bawah karpet” dan berpotensi merusak sistem konstitusional. “Demokrasi akan lebih sehat tanpa bayang-bayang kekuatan ilegal semacam ini,” ucapnya.
Ia bahkan mendorong Projo untuk bertransformasi menjadi partai politik resmi agar memiliki legitimasi hukum. “Kalau ingin mendukung demokrasi, jadilah partai politik yang diakui konstitusi. Jangan hidup diam-diam di bawah karpet dan menggerogoti demokrasi,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Didik menyampaikan pesan keras: “Pemerintahan Prabowo harus bersih dari organisasi ekstra konstitusional. Tutup rapat pintu bagi relawan yang ingin masuk sebagai penumpang gelap, kembalikan semua pada jalur yang legal dan sesuai konstitusi.”
