JurnalPatroliNews – Jakarta – Situasi memanas antara warga dan Pemerintah Kabupaten Pati imbas rencana kenaikan pajak mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi II Fraksi PKB, Mohamad Toha, mendesak pemerintah provinsi maupun pusat segera turun tangan agar konflik tidak berlarut.
Kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen dinilai menjadi pemicu keresahan warga. Meski aksi unjuk rasa adalah hak yang dilindungi konstitusi, Toha menegaskan bahwa penyampaiannya tetap harus mengedepankan aturan hukum dan menjaga ketertiban.
“Saya mengerti kekecewaan masyarakat Pati. Tapi saya mengimbau agar semua pihak menghindari aksi yang justru merugikan diri sendiri maupun orang lain. Aspirasi akan lebih kuat jika disampaikan secara damai dan tertib,” ujar Toha dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Ia menilai, campur tangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat sangat penting untuk memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini, kata Toha, akan mempercepat penyelesaian sengketa secara adil dan mencegah perpecahan di tengah warga.
“Jangan biarkan ketegangan antara bupati dan masyarakat berlarut. Semua pihak perlu duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari jalan keluar terbaik demi kepentingan warga Pati,” tegasnya.
Sebelumnya, ratusan ribu warga memadati Alun-Alun Pati untuk menuntut Bupati Sudewo mundur. Mereka menilai kebijakan yang diambil menunjukkan ketidaklayakan Sudewo sebagai pemimpin daerah. Bahkan, Sudewo pernah menantang warganya untuk menggelar demo, dan mengaku tidak gentar sekalipun dihadapkan dengan 50 ribu massa aksi.
Gelombang protes awalnya dipicu oleh keputusan menaikkan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Meski kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan dan tarif pajak dikembalikan seperti tahun 2024, warga tetap melanjutkan demonstrasi dengan tuntutan utama agar bupati mundur. Massa aksi berencana bertahan di alun-alun hingga tuntutan mereka dipenuhi.
