JurnalPatroliNews – Jakarta – Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028 dinilai tidak mendesak dan bahkan sulit direalisasikan.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menegaskan bahwa yang lebih penting adalah menjaga defisit dan rasio utang agar tetap terkendali.
“APBN masih bisa berjalan sehat meski defisit, asalkan angkanya dijaga hati-hati di bawah 3 persen, dan rasio utang tetap di bawah 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Riandy di Jakarta, Senin (18/8/2025).
Menurutnya, defisit nol persen tidak perlu dijadikan target utama. Tantangan terbesar justru ada pada penerimaan negara, sementara belanja pemerintah tidak mungkin dipangkas signifikan.
“Kalau penerimaan tidak naik secara konsisten, target APBN seimbang tentu sulit dicapai,” katanya.
Riandy menyoroti proyeksi pemerintah yang dianggap terlalu ambisius. Misalnya, target penerimaan pajak 2025 naik 13,5 persen serta target APBN 2026 sebesar Rp 2.357 triliun, meningkat tajam dibanding outlook 2025 sekitar Rp 2.076,9 triliun.
“Itu bukan angka yang realistis,” tegasnya.
Dalam pidato kenegaraan di Sidang MPR pada 16 Agustus lalu, Prabowo menyebut BUMN yang dikelola Danantara diharapkan bisa menyumbang hingga US$ 50 miliar untuk menutup defisit. Namun, Riandy meragukan hal itu.
“Tidak mungkin tiba-tiba di akhir periode pertama Danantara bisa menyumbang sebesar itu,” ucapnya.
Sebagai catatan, defisit APBN 2026 dirancang sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB. Namun Prabowo tetap menegaskan mimpinya.
“Cita-cita saya, pada 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di hadapan majelis ini dan menyampaikan bahwa Indonesia berhasil memiliki APBN tanpa defisit sama sekali,” ujar Prabowo.
