JurnalPatroliNews – Jakarta – Otoritas Korea Selatan resmi mendakwa mantan ibu negara Kim Keon Hee atas serangkaian kasus hukum serius, mulai dari dugaan suap hingga manipulasi pasar. Dalam dakwaan yang diumumkan Jumat (29/8/2025), Kim dituduh memperoleh lebih dari 1 miliar won atau sekitar Rp11,6 miliar dari praktik ilegal.
Menurut tim penasihat khusus Min Joong-ki, Kim dianggap melanggar sejumlah regulasi penting, termasuk undang-undang pasar modal, keuangan investasi, serta dana politik. Salah satu tuduhan utamanya adalah skema manipulasi saham pada periode 2010–2012, yang menghasilkan keuntungan ilegal hingga 810 juta won (sekitar Rp9,39 miliar).
Kim merupakan istri mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang sebelumnya dimakzulkan setelah memberlakukan keadaan darurat militer singkat pada Desember 2024. Tindakan itu berujung pada pencopotan Yoon di awal 2025. Kim sendiri telah ditahan dan menghadapi dakwaan pemberontakan terkait keterlibatannya, yang bisa berujung hukuman mati.
Selain itu, otoritas hukum juga menuding Kim bersekongkol dengan Yoon dalam penerimaan data jajak pendapat senilai 270 juta won (Rp3,1 miliar) secara gratis antara 2021–2022. Ia juga dituduh menerima suap dan barang berharga senilai 80 juta won (Rp928 juta) dari Gereja Unifikasi pada 2022 sebagai imbalan dukungan terhadap organisasi tersebut.
Tak hanya Kim, mantan Perdana Menteri Han Duck-soo juga ikut terseret. Han didakwa karena dianggap membantu langkah darurat militer singkat yang dilakukan Yoon. Menurut kantor berita Yonhap, dakwaan terhadap Han meliputi sumpah palsu, pemalsuan dokumen resmi, hingga membantu “pemimpin pemberontakan”.
Kasus ini mencuat setelah Presiden Korea Selatan saat ini, Lee Jae Myung, menandatangani undang-undang pada Juni lalu untuk membuka penyelidikan menyeluruh terkait upaya darurat militer Yoon serta dugaan pelanggaran yang melibatkan Kim. Sebelumnya, Yoon sempat memveto langkah investigasi ini ketika masih menjabat.
Penyelidikan kemudian meluas hingga penggerebekan sebuah gereja serta Pangkalan Udara Osan, yang merupakan fasilitas militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Perkembangan ini juga menarik perhatian Presiden AS Donald Trump. Menjelang pertemuan dengan Presiden Lee di Washington, Trump sempat menyebut adanya “penggerebekan brutal” di gereja dan pangkalan militer, bahkan menyinggung potensi “pembersihan atau revolusi” di Korea Selatan. Namun, setelah bertemu Lee, Trump melunak dan menyatakan peristiwa tersebut kemungkinan hanya “kesalahpahaman”.
