JurrnalPatroliNews – Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara soal polemik anggota DPR RI nonaktif yang disebut masih menerima gaji, termasuk salah satunya Wakil Ketua DPR periode 2024–2029, Adies Kadir, yang berasal dari Fraksi Golkar.
Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Bahlil menegaskan bahwa status Adies sudah jelas dinonaktifkan oleh partai. “Seperti yang sudah disampaikan Sekjen, Pak Adies Kadir telah resmi dinonaktifkan,” ujar Bahlil.
Namun, ketika disinggung mengenai sorotan publik soal gaji yang tetap mengalir ke anggota dewan nonaktif, Bahlil menyatakan pihaknya masih akan mendalami persoalan tersebut. “Nanti akan kita lihat dulu di internal,” katanya singkat.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengumumkan bahwa keputusan penonaktifan Adies berlaku sejak Senin (1/9/2025). Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari penegakan disiplin dan etika organisasi. Ia juga menegaskan, Golkar akan terus mendengar suara masyarakat, termasuk menyampaikan duka cita atas korban dalam demonstrasi yang belakangan terjadi.
Nama Adies Kadir belakangan ramai dibicarakan usai ia menyampaikan kenaikan beberapa komponen tunjangan DPR RI, di antaranya tunjangan beras yang naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, serta tunjangan transportasi (bensin) dari Rp4–5 juta menjadi Rp7 juta.
“Yang naik hanya beberapa komponen saja, seperti tunjangan beras dan transportasi. Kenaikan ini juga sudah mempertimbangkan kondisi harga pangan, terutama beras dan telur, yang terus meningkat. Kami berterima kasih kepada pemerintah atas perhatian ini,” ujar Adies saat itu.
