JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dikenal sebagai tuntutan 17+8, yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial usai rangkaian aksi demonstrasi, tidak akan diabaikan.
Menurut Eddy, setiap poin yang disampaikan publik merupakan masukan berharga sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja lembaga negara maupun partai politik.
“Di PAN kami berkomitmen mendengar suara rakyat, termasuk agenda 17+8. Itu menjadi pijakan untuk membenahi partai ke depan,” ujar Eddy yang juga menjabat Wakil Ketua Umum PAN, Kamis (4/9/2025).
Eddy mengungkapkan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah berdiskusi langsung dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, yang memberikan sejumlah masukan strategis bagi arah pembenahan partai.
Sebagai pimpinan MPR, ia pun menekankan pentingnya ruang dialog terbuka. Salah satunya diwujudkan melalui program MPR Goes to Campus yang sudah dilaksanakan di 31 perguruan tinggi dengan melibatkan ribuan mahasiswa, dosen, hingga guru besar.
“Forum ini membuktikan bahwa kritik dan aspirasi bisa disampaikan secara terbuka tanpa kekerasan maupun perusakan fasilitas umum,” jelas Eddy.
Pada hari yang sama, perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah menyerahkan langsung dokumen tuntutan rakyat tersebut ke DPR RI. Kolektif ini merupakan gabungan masyarakat sipil, komunitas, media alternatif, dan sejumlah tokoh publik.
Beberapa figur yang hadir di antaranya Jovial da Lopez, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Fathia Izzati, dan Andhyta F. Utami. Dokumen diterima di Gerbang Pancasila DPR oleh Wakil Ketua Komisi VI sekaligus anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR, Andre Rosiade, yang berjanji akan segera menyampaikannya ke pimpinan parlemen.
