JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya meluruskan ucapannya terkait tuntutan 17+8 yang belakangan ramai disuarakan masyarakat. Pernyataan awalnya yang terkesan meremehkan aspirasi publik menuai kritik, hingga mendorong dirinya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Purbaya, yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai bendahara negara, mengakui telah keliru dalam penyampaian. Ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut justru lahir dari keresahan banyak orang yang tengah menghadapi tekanan hidup, bukan dari kelompok kecil masyarakat seperti yang sempat ia sampaikan.
“Bukan sebagian kecil. Maksud saya, ketika ekonomi tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bahkan mungkin sebagian besar, sampai turun ke jalan. Kalau kemarin saya salah ngomong, saya minta maaf,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Eks Kepala LPS itu mengaku cukup terkejut melihat ucapannya menjadi viral dan disorot publik secara negatif. Namun, ia menilai dinamika tersebut sebagai proses pembelajaran. “Saya juga manusia, kalau salah ya saya perbaiki. Bukan berarti saya bilang biarkan rakyat atau hanya sebagian saja yang susah, bukan begitu maksud saya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk menjawab aspirasi 17+8 dengan fokus memperbaiki perekonomian nasional. Menurutnya, langkah strategis akan diarahkan agar lapangan kerja terbuka luas dan kesejahteraan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
“Kalau ada yang bisa diperbaiki, kami dorong supaya masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Tujuan utamanya adalah semua bisa sejahtera bersama,” kata Purbaya.
Sehari sebelumnya, saat pertama kali berkantor di Kementerian Keuangan, Purbaya sempat menyinggung tuntutan 17+8 secara ringan. Ia menyebut aspirasi tersebut datang dari “sebagian kecil rakyat” yang hidupnya terganggu. Kala itu, ia menilai apabila pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6–7 persen, maka unjuk rasa semacam itu akan mereda dengan sendirinya.
“Kalau ekonomi 6–7 persen, mereka akan sibuk kerja dan makan enak dibanding demo,” ucapnya, Senin (8/9/2025).
Kini, Purbaya menegaskan dirinya tidak bermaksud meremehkan suara rakyat. Ia menutup dengan komitmen untuk bekerja keras agar pertumbuhan ekonomi dapat menopang kesejahteraan luas, bukan hanya segelintir pihak.
