JurnalPatroliNews – Jakarta – SUKACITA yang bercampur duka menyelimuti Gedung Djuanda, Thamrin, pada Selasa, 9 September 2025. Ratusan pejabat Kementerian Keuangan berbaris rapi, mengiringi kepergian sosok yang selama bertahun-tahun menjadi nakhoda fiskal negeri ini: Sri Mulyani Indrawati.
Ia melangkah turun dari lantai dua ke lantai satu, diapit tangis bawahannya, sementara lantunan lagu “Bahasa Kalbu” menggema bagai nyanyian perpisahan. Kebaya merah jambu muda dan sanggul rapi menegaskan keanggunannya, tetapi matanya yang sembab tak kuasa menutupi luka emosional.
Pemandangan itu menggetarkan ruang birokrasi, namun di luar gedung, rakyat mungkin menatap dengan pandangan berbeda. Di mata sebagian orang, yang bertahun-tahun dicekik pajak dan dihantam beban cukai, adegan itu terasa seperti ironi. “Andai air mata bisa menurunkan tarif PPN, mungkin kami pun mau menangis,” begitu sindiran yang terdengar di ruang publik.
Di situlah paradoks Sri Mulyani lahir. Para teknokrat menganggapnya pahlawan yang menjaga APBN tetap tegak, tetapi bagi rakyat kecil ia identik dengan beban baru yang menggerus isi kantong. Kepergiannya dipandang birokrat sebagai kehilangan besar, sementara di mata sebagian masyarakat justru menyerupai hari pembebasan.
Sri Mulyani akhirnya tumbang bukan karena gagal menghitung defisit, melainkan karena rumah pribadinya jadi sasaran amarah massa. Tiga kali ia dilaporkan mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, tiga kali pula ditahan dengan alasan klasik: “Pasar butuh kamu, Bu.” Nyatanya, pasar yang katanya sakral tak mampu menahan gelombang protes rakyat.
Lalu pertanyaan pun muncul: mengapa hanya Sri Mulyani yang rumahnya digeruduk? Mengapa tidak menteri lain? Apakah pajak lebih memicu amarah dibanding judi online yang merugikan triliunan rupiah? Ataukah, rakyat masih bisa menerima kalah di meja judi, tetapi tidak sanggup dipalak negara dengan dalih “APBN sehat”?
