JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa program renovasi rumah di pedesaan pada tahun 2026 akan dipusatkan pada perbaikan sanitasi, terutama penyediaan toilet di setiap rumah. Langkah ini diharapkan mampu menghapus praktik penggunaan jamban cemplung maupun buang air di ruang terbuka.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa masih ada 20–25% warga di sejumlah wilayah yang menggunakan sanitasi terbuka. Kondisi ini, menurut Kementerian Kesehatan, menjadi salah satu penyebab utama penyebaran penyakit.
“Bila kita meninjau ke daerah, masih banyak masyarakat yang buang air di tempat terbuka. Ini jelas berbahaya karena menjadi sumber penyakit,” ujar Fahri dalam acara Peluncuran Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045, Senin (15/9).
Fahri menambahkan, sebagian besar warga desa sebenarnya sudah memiliki rumah dan lahan. Namun, kualitas rumah yang dihuni kerap tidak layak, terutama karena buruknya fasilitas sanitasi. Oleh sebab itu, program renovasi akan difokuskan pada hal-hal vital seperti pembangunan toilet.
Pemerintah menargetkan perbaikan sanitasi dapat diselesaikan pada 2025, sehingga di tahun berikutnya, tidak ada lagi rumah desa yang menggunakan jamban cemplung. “Tahun 2026 semua sanitasi harus layak. Ini butuh kerja sama lintas kementerian, termasuk Kemenkes, agar kesehatan masyarakat lebih terjamin, sekaligus mencegah stunting,” jelas Fahri.
Dengan mengutamakan perbaikan sanitasi, pemerintah juga berharap anggaran renovasi bisa lebih efisien. Jika sebelumnya biaya renovasi per unit rumah mencapai Rp21,8 juta, Fahri menyebut angka itu bisa ditekan hingga Rp5–10 juta per rumah bila fokus diarahkan pada sanitasi terlebih dahulu.
