Prabowo: Keselamatan Anak Jadi Fokus Utama Program Makan Bergizi Gratis

JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa keselamatan anak-anak merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul munculnya sejumlah kasus keracunan pada penerima manfaat program tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa setibanya kembali di Indonesia usai kunjungan ke empat negara, Presiden langsung menggelar rapat terbatas hingga larut malam di Halim untuk membahas persoalan MBG.

“Begitu tiba, Bapak Presiden langsung memimpin rapat bersama sejumlah menteri. Topik utama yang dibicarakan adalah program Makan Bergizi Gratis. Setelah itu, pembahasan masih berlanjut hingga malam,” ujar Zulhas, Minggu, 28 September 2025.

Keesokan harinya, Prabowo kembali menginstruksikan rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Kesehatan guna menindaklanjuti masalah tersebut. Menurut Zulhas, hal ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam menanggapi insiden yang terjadi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Atas arahan Presiden, kami menegaskan bahwa keselamatan anak-anak adalah hal paling penting. Ini bukan sekadar data atau angka, melainkan menyangkut masa depan generasi penerus,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menghentikan sementara operasional dapur MBG yang bermasalah. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan, mulai dari kedisiplinan petugas, keterampilan juru masak, hingga sanitasi, kualitas air, dan sistem pembuangan limbah.

Selain itu, seluruh SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai standar wajib. “Jika tidak ada sertifikat, risiko kejadian serupa bisa terus berulang. Karena itu hukumnya wajib,” kata Zulhas.

Pemerintah juga melibatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan dalam pengawasan. Puskesmas serta Unit Kesehatan Sekolah (UKS) diinstruksikan aktif melakukan pemantauan rutin tanpa harus menunggu laporan dari pihak lain.

“Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam perbaikan sistem MBG. Tidak boleh pasif,” tutup Zulhas.