JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan delapan kebijakan baru untuk memperkuat akses perumahan rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengumuman ini disampaikan dalam acara Akad Massal 26.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa perumahan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.
“Rumah bagi rakyat, khususnya yang berpenghasilan rendah, bukan hanya sekadar tempat tinggal. Perumahan juga berperan sebagai motor pendorong ekonomi,” ucapnya.
Prabowo menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah selama masa pemerintahannya guna mengurangi backlog dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Target itu memang besar, tapi kita harus berani mengejar dan mencapainya,” tegasnya.
Delapan Kebijakan Utama Pemerintah di Sektor Perumahan
- BPHTB Gratis untuk MBR
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang biasanya 5 persen kini dibebaskan untuk pembelian rumah pertama oleh MBR. - PBG Gratis dan Proses Cepat
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya IMB, digratiskan untuk rumah subsidi. Waktu pengurusan dipangkas dari 45 hari menjadi 10 hari. - PPN Ditanggung Pemerintah
PPN untuk rumah di bawah Rp 2 miliar ditanggung negara sehingga harga rumah lebih terjangkau. - Pelonggaran GWM dan Tambahan Kuota FLPP
Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum dari 5% ke 4% untuk meningkatkan likuiditas bank. Kuota FLPP naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit per tahun. - BSPS Didukung Swasta
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melibatkan swasta guna mempercepat renovasi rumah tidak layak huni. - Kredit Program Perumahan Terpadu
Skema kredit rumah lebih fleksibel dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Danantara. - FLPP oleh Bank Swasta
Penyaluran KPR subsidi tidak hanya dilakukan bank Himbara, tetapi juga bank swasta untuk memperluas jangkauan. - FLPP untuk Pekerja Informal
Program diperluas agar pekerja informal seperti buruh, guru, asisten rumah tangga, hingga tenaga lepas bisa mengakses KPR.
