JurnalPatroliNews | Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menggelar pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Minggu (19/7/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi sekaligus percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet, pemerintah menetapkan target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni sepanjang 2026. Target tersebut meningkat tajam dibandingkan capaian yang direncanakan pada 2025 sebanyak 45 ribu unit.
Peningkatan target itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan sehat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga berpenghasilan rendah di berbagai daerah.
Selain mengevaluasi progres pelaksanaan BSPS, pertemuan juga membahas pentingnya memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar implementasi program berjalan lebih efektif.
Dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet disebutkan bahwa keberhasilan program bedah rumah sangat bergantung pada sinergi antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
“Pertemuan juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar implementasi BSPS berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet.
Pemerintah berharap kolaborasi yang semakin erat antarlembaga mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus memperkuat agenda pembangunan di sektor perumahan.
Program BSPS sendiri merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo yang diarahkan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia melalui skema bantuan stimulan kepada masyarakat. Dengan peningkatan target yang signifikan pada 2026, pemerintah menargetkan manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia.
Komentar