JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah mulai mengimplementasikan uji coba pendaftaran bantuan sosial (bansos) berbasis digital melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Warga kini dapat mendaftarkan diri secara langsung ataupun mengusulkan tetangganya untuk menjadi penerima bansos.
Program percontohan ini dijalankan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sejak 2 Oktober 2025 di Desa Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Uji coba tersebut dipantau oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, sejumlah wakil menteri, serta Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Gus Ipul menegaskan bahwa sistem digital ini akan mengurangi potensi subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan. “Dengan mekanisme ini, yang memilah dan menyeleksi adalah sistem, bukan individu. Hal ini untuk mencegah bias dan memastikan transparansi,” jelasnya dalam keterangan pers, Jumat (3/10/2025).
Masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar tetap dapat mendaftar melalui pendamping PKH, perangkat desa, RT/RW, atau tokoh setempat. Prosesnya cukup dengan mengambil foto wajah dan memasukkan identitas ke aplikasi, yang kemudian diverifikasi secara otomatis melalui data kependudukan dan basis data pemerintah lainnya.
Perlinsos terintegrasi dengan berbagai sistem, mulai dari Dukcapil, BKN, BPJS Kesehatan, BPN, hingga SAMSAT. Teknologi pengenalan wajah dan biometrik digunakan untuk memvalidasi data sebelum status kelayakan ditentukan oleh panel lintas kementerian dan lembaga.
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena kondisi geografisnya yang beragam, dari pesisir hingga pegunungan, termasuk wilayah yang sulit akses sinyal. “Kita memang sengaja menguji di medan yang berat agar aplikasi ini benar-benar siap diterapkan nasional,” kata Gus Ipul.
Ia menambahkan, program digitalisasi bansos merupakan arahan Presiden agar penyaluran bantuan lebih akurat, transparan, dan dapat dipantau publik. Dengan sistem ini, tumpang tindih penerimaan bantuan akan terdeteksi, sehingga pemerintah mengetahui dengan jelas siapa saja yang menerima paket bantuan dari berbagai program.
