JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuat pernyataan mengejutkan saat berbicara mengenai kondisi ekonomi nasional dan dinamika politik di Indonesia. Ia menyebut dirinya sebagai “setengah ekonom dan setengah dukun” ketika menyinggung potensi perubahan arah kekuasaan di tahun 2026.
Dalam forum ekonomi yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Kamis (9/10/2025), Purbaya menyinggung situasi ekonomi yang mulai memanas sejak akhir Agustus 2025. Ia menilai, apabila pemerintah tidak segera melakukan koreksi terhadap arah kebijakan ekonomi, gejolak sosial dapat berkembang menjadi krisis politik.
“Demo itu ancamannya serius. Kalau arah kebijakan ekonomi tidak segera diubah, kita bisa mengalami demonstrasi dari minggu ke minggu yang makin parah,” kata Purbaya di hadapan peserta forum.
Lebih lanjut, Purbaya bahkan memproyeksikan potensi pergantian kekuasaan pada Februari 2026 jika kondisi ekonomi tidak segera ditangani secara efektif.
“Berdasarkan hitungan saya sebagai ekonom—dan setengah dukun—pergantian kekuasaan bisa terjadi tahun depan, dan biayanya akan sangat mahal bagi masyarakat,” ujarnya.
Purbaya juga mengungkapkan kisah penunjukannya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Dalam pertemuan di Istana sebelum dilantik, Prabowo meminta dirinya mengambil langkah cepat memperbaiki arah ekonomi nasional yang mulai melemah.
“Kalau kebijakan ekonomi tidak diubah, kita bisa menghadapi gelombang demo yang makin sering. Ini harus diantisipasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya menyinggung pula pengalaman masa lalu yang menurutnya penting menjadi pelajaran bagi pemerintahan sekarang. Ia menyebutkan beberapa peristiwa politik yang pernah mengguncang pemerintahan sebelumnya.
“Saya sampaikan data yang jelas—mengapa Pak Harto jatuh, Gus Dur jatuh, SBY hampir jatuh, bahkan Pak Jokowi pun sempat menghadapi tekanan sosial yang berat,” ucapnya.
Pernyataan Purbaya yang blak-blakan tersebut sontak menjadi sorotan publik. Ia dianggap memberi sinyal bahwa pemerintah perlu segera menyeimbangkan kebijakan ekonomi agar tidak menimbulkan ketidakstabilan politik di tahun mendatang.
