JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Korea Selatan menyampaikan protes keras kepada Pemerintah Kamboja setelah ratusan warganya menjadi korban penculikan terkait penipuan kerja di negara Asia Tenggara tersebut.
Lonjakan kasus ini memicu kemarahan publik di Seoul. Berdasarkan laporan anggota parlemen Na Kyung-won, jumlah warga Korea Selatan yang menjadi korban penculikan di Kamboja meningkat tajam — dari rata-rata 10 hingga 20 kasus per tahun, melonjak menjadi 220 kasus pada 2024 dan 330 kasus hingga Agustus 2025.
Kasus ini mencuat ke permukaan setelah kematian tragis seorang mahasiswa asal Korea Selatan di Kamboja yang diduga diculik dan disiksa oleh kelompok kriminal lokal. Peristiwa tersebut memicu gelombang kemarahan di masyarakat Korea Selatan.
“Saya memanggil Duta Besar Kamboja Khuon Phon Rattanak untuk menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus penipuan kerja dan penahanan ilegal terhadap warga negara Korea di Kamboja,” ujar Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun dalam pernyataannya, Jumat (10/10/2025).
Cho menegaskan bahwa Seoul menuntut langkah cepat dan konkret dari Pemerintah Kamboja untuk menindak sindikat kejahatan siber yang menjebak banyak warga asing, termasuk warga Korea. Ia juga menyebut, pemerintah telah mengeluarkan imbauan perjalanan khusus ke Phnom Penh.
“Kami mendesak tindakan nyata untuk mencegah hilangnya nyawa tragis lainnya dan memperkuat kerja sama antara otoritas kepolisian kedua negara,” tegasnya.
Sebagian besar korban dilaporkan tertipu oleh tawaran kerja palsu dengan iming-iming gaji tinggi di sektor teknologi atau layanan daring, namun justru berujung pada penyekapan dan eksploitasi.
Menurut laporan media lokal, mahasiswa Korea yang tewas pada Agustus 2025 lalu meninggal akibat serangan jantung yang dipicu penyiksaan berat selama masa penculikan.
Laporan Amnesty International mengungkap pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar di berbagai kompleks penipuan di Kamboja. Sedikitnya terdapat 53 pusat kejahatan yang dikelola kelompok kriminal terorganisir, di mana korban mengalami perdagangan manusia, kerja paksa, penyiksaan, hingga perampasan kebebasan.
Dalam laporan terbarunya pada Juni 2025, Amnesty menuduh pemerintah Kamboja bersikap pasif dan bahkan terlibat dalam praktik eksploitasi terhadap ribuan pekerja asing yang menjadi korban sindikat penipuan siber.
